Kominfo: Batas Akhir Penghentian Siaran TV Analog Tetap 2 November 2022

Hal ini disampaikan Kemenkominfo menanggapi putusan hak uji materiil (judicial review) Mahkamah Agung terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

"Jadi secara prinsip, migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital tetap berlanjut dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian keterangan tertulis Kemenkominfo melalui laman resmi Kominfo, Kamis (11/8/2022).

Adapun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengamanatkan penghentian penyiaran terestrial dengan teknologi analog  (Analog Switch Off/ASO) paling lambat 2 tahun setelah disahkan.

Sehingga, Analog Swift Off (ASO) paling lambat dihentikan pada 2 November 2022.

Semetara itu, MA mengabulkan Hak Uji Materiil PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, yang diajukan oleh Lombok Nuansa Televisi (Lombok TV).

Keputusan MA tersebut berisi pembatalan Pasal 81 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2021. Alasannya, pasal dimaksud bertentangan dengan Pasal 60A UU Penyiaran jo. Pasal 72 angka 8 UU Cipta Kerja. 

Pasal 81 Ayat 1 dalam PP Nomor 46 Tahun 2021 berbunyi "LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing,"

"Dengan demikian, Kementerian Kominfo perlu menyampaikan ke masyarakat bahwa ketentuan lain dalam PP 46/2021 yang mengatur mengenai implementasi migrasi televisi digital tidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung," tulis Kominfo.

Kemenkominfo mengatakan, hingga saat ini, belum menerima salinan Putusan MA terhadap uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Karenanya, Kemenkominfo masih melakukan kajian berdasarkan informasi dari pemberitaan media.

"Kajian komprehensif baru dapat dilakukan setelah diterimanya salinan putusan, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kementerian Kominfo sebagai dampak dari Putusan MA tersebut," demikian keterangan tertulis Kominfo.