Sri Mulyani Ungkap Ratusan Triliun Rupiah Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya

Ia menjelaskan, dari anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditetapkan sebesar Rp 502,4 triliun, mencakup alokasi untuk Pertalite sebesar Rp 93 triliun dan alokasi untuk Solar sebesar Rp 143 triliun.

Sayangnya, anggaran Pertalite dan Solar itu malah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Sebab banyak orang dengan daya ekonomi yang mampu lebih memilih mengonsumsi BBM bersubsidi.

"Solar dalam hal ini dari Rp 143 triliun itu sebanyak 89 persen atau Rp 127 triliunnya yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022).

Begitu pula dengan Pertalite, dari anggaran Rp 93 triliun yang dialokasikan untuk biaya kompensasi, sekitar Rp 83 triliun dinikmati oleh orang kaya. Artinya masyarakat yang memang berhak mendapat subsidi dan kompensasi energi hanya menikmati sedikit.

"Dari total Pertalite yang kita subsidi itu Rp 83 triliunnya dinikmati 30 persen terkaya," katanya.

Bendahara Negara itu mengatakan, jika barang yang disubsidi pada akhirnya dikonsumsi oleh orang kaya, maka sama saja dengan negara memberikan subsidi kepada mereka yang tidak berhak.

Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk membuat kebijakan yang mendorong konsumsi Pertalite dan Solar bisa tepat sasaran. Terlebih anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa bertambah Rp 198 triliun jika tidak ada kebijakan pengendalian dari pemerintah.

"Memang ada orang-orang yang tidak mampu dan miskin yang juga menikmati barang itu, namun porsinya kecil. Ini yang perlu untuk kita pikirkan nambah ratusan triliun, berarti kita menambah (subsidi) untuk yang sudah mampu semakin banyak lagi," kata Sri Mulyani.

Pentingnya pembatasan BBM Subsidi

Sebelumnya, pengamat ekonomi energi Fahmy Radhi mengusulkan pemerintah menunda kenaikan harga pertalite dan solar agar momentum pencapaian ekonomi tidak terganggu. Seiring dengan itu, pemerintah diminta menempuh kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

"Pemerintah sebaiknya fokus pada pembatasan BBM bersubsidi yang sekitar 60 persen tidak tepat sasaran. MyPertamina tidak akan efektif membatasi BBM agar tepat sasaran. Bahkan menimbulkan ketidakadilan dengan penetapan kriteria mobil 1.500 cc ke bawah yang berhak mengunakan BBM subsidi," kata Fahmy.

Di tengah keterbatasan stok, pengendalian BBM bersubsdi belum dilakukan karena menunggu terbitnya payung hukum berupa peraturan presiden.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan pertalite sebagai jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) menggantikan premium. Namun, belum ada pembatasan untuk konsumsinya.

Menurut Fahmy yang juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada itu, pemerintah lebih baik membatasi pembelian BBM subsidi dengan menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum yang berhak menggunakan pertalite dan solar.

Di luar sepeda motor dan kendararan umum, konsumen harus menggunakan pertamax atau BBM dengan RON lebih tinggi. Pembatasan dinilai akan efektif dan lebih mudah diterapkan di semua SPBU.