Hadapi Proyeksi Resesi, Bupati Lamongan Ingin Daerahnya Tetap Jadi Lumbung Pangan Jawa Timur

Sebab Yuhronur menilai, salah satu kunci dalam menghadapi terpaan krisis global adalah industri pangan. Sehingga ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak dinilai mampu ikut menjaga stabilitas ekonomi nasional, sehingga ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat (food sovereignity) dan mandiri (food resilience).

"Momen inilah yang seharusnya kita tangkap menjadi peluang oleh Kabupaten Lamongan, karena sektor pertanian masih menjadi penopang terbesar, khususnya produksi beras dan jagung di tingkat regional," ujar Yuhronur, saat memberikan sambutan usai melakukan penandatanganan dokumen Persetujuan Raperda APBD 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (21/11/2022).

"Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus berkomitmen dalam mempertahankan pangan, dengan menjaga predikat sebagai daerah lumbung pangan nomor 1 se-Jawa Timur,” ucap Yuhronur.

Selain itu, Kabupaten Lamongan juga terus mendorong untuk melakukan diversifikasi pangan, sebagai upaya untuk lebih menguatkan ketahanan pangan. Di antaranya, pengembangan tanaman sagu, sorgum, hingga peningkatan produksi buah-buahan seperti pisang jenis cavendish, semangka, melon dan tanaman holtikultura yang dikembangkan warga.

"Sudah saatnya potensi besar di sektor pangan dikembangkan lebih optimal dengan berbagai inovasi, sehingga menghasilkan produk-produk pangan substitusi yang kompetitif dan berdaya saing,” kata Yuhronur.

Sementara dalam agenda persetujuan APBD 2023 yang dilaksanakan, DPRD Lamongan menyepakati postur rancangan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2023. Pendapatan daerah ditarget Rp 3,2 triliun, sedangkan belanja daerah dialokasikan Rp 3,1 triliun.

Dengan konfigurasi tersebut, rancangan APBD Lamongan 2023 mengalami surplus sebesar Rp 55 miliar. Sebagai penyeimbang, maka kebijakan yang ditempuh berasal dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan, sehingga diperoleh pembiayaan netto yang sebanding dengan surplus anggaran.