Kapan Apartemen Meikarta Diserahkan ke Pembeli? Ini Janji Grup Lippo

KOMPAS.com - Para pembeli unit apartemen Meikarta menuntut pengembalian dana. Mereka pun mengadu kepada ke berbagai pihak untuk meminta bantuan. Kandas di pengadilan, para pembeli kini mengadu ke DPR RI.

Tuntutan pengembalian uang muncul lantaran mereka tak kunjung menerima unit apartemen yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi tersebut.

Terbaru, sekitar 100 orang yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta Pusat, Senin 5 Desember 2022.

Janji Grup Lippo

Grup Lippo melalui anak usahanya yang menangani proyek Meikarta, PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), menjelaskan bahwa sebagian perselisihan dengan pembeli sudah diselesikan di pengadilan.

Dalam Putusan Homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.328/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020, serah terima unit apartemen dilakukan bertahap.

Ketimbang menempuh jalur hukum, perusahaan berharap para pembeli bisa bersabar, karena proses pembangunan beberapa unit apartemen masih berlangsung.

Anak usaha LPCK yang mengembangkan kawasan Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), menjanjikan apartemen bisa diserahterimakan paling lambat tahun 2027.

"Dalam putusan homologasi, penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2027," kata Sekretaris Perusahaan LPCK, Veronika Sitepu, dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (11/12/2022).

Dia menegaskan, Grup Lippo akan tetap memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pengembang kawasan Meikarta. Terlebih, saat ini pembangunan konstruksi masih terus berjalan.

"Berdasarkan informasi dari PT MSU kepada perseroan, PT MSU tetap berkomitmen untuk memenuhi hak-hak konsumen dan menghormati putusan homologasi," beber Veronika.

Sementara bagi pembeli yang tidak sabar dan ingin segera mendapatkan unit lebih, PT MSU juga menawarkan opsi relokasi berbayar.

"Relokasi berbayar merupakan opsi (pilihan) yang ditawarkan kepada pembeli yang bersedia dan ingin mendapatkan unit yang sudah tersedia atau bisa tersedia lebih awal," kata dia.

Dia melanjutkan, kabar kisruh yang terjadi antara pembeli Meikarta dengan PT MSU sama sekali tidak mengganggu kelangsungan bisnis Lippo Cikarang maupun Grup Lippo secara umum.

"Pemberitaan tersebut tidak berdampak terhadap kelangsungan usaha perseroan. Pemberitaan tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional maupun keuangan perseroan," ujar Veronika.

Nasib pembeli di mata hukum

Sementara itu Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan, menyicil unit apartemen yang masih dalam proses konstruksi memang diperbolehkan oleh aturan yang berlaku.

Biasanya, pembeli justru memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan harga yang relatif lebih murah dibanding unit apartemen yang sudah jadi pada kelas yang sama.

Namun untuk membatalkan suatu perjanjian kredit tidak bisa dipukul rata pada semua kasus. Pasalnya, setiap perjanjian kredit memiliki ketentuan yang berbeda tergantung kesepakatan antara debitur dan kreditur.

Artinya, boleh tidaknya pembatalan kredit pada kasus ini dikembalikan pada perjanjian kredit yang sudah disepakati oleh pihak bank dan debitur.

"Tentunya pihak perbankan sudah memiliki prosedur pembatalan kredit yang disesuaikan dengan kontrak perjanjian antara debitur, perbankan, dan pengembang. Kondisi merujuk klausul jual beli, case by case basic," ujarnya saat dihubungi Kompas.com.

Oleh karenanya, ketika akan menandatangani suatu perjanjian kredit, seharusnya debitur lebih jeli memahami poin-poin yang ada dalam perjanjian kredit, termasuk tentang pembatalan kredit ini.

Sehingga ketika ada hak debitur tidak dipenuhi oleh kreditur, maka debitur dapat menuntut melalui jalur hukum.

"Mengingat ketidakpastian saat ini, memang proses cicilan terhadap apartemen yang sedang dibangun perlu banyak mewaspadai dan memerlukan proses filtering yang lebih detail," jelasnya.

Dia memaparkan, apabila sudah terlanjur terjadi seperti kasus ini, pihak bank wajin memberikan informasi terkait proses pembangunan unit apartemen, termasuk kendala yang sedang dihadapi.

Sebab, transparansi informasi progres pembangunan unit apartemen merupakan hak yang pelru diketahui oleh pembeli unit.

"Mengingat ketidakpastian saat ini, memang proses cicilan terhadap apartemen yang sedang dibangun perlu banyak mewaspadai dan memerlukan proses filtering yang lebih detail," tuturnya.