Mendag Ditegur Jokowi gara-gara Harga CPO RI Masih Diatur Malaysia

"Saya ditegur terus sama Pak Presiden dan Pak Luhut kok kita mengandalkan Malaysia, kita kan banyak sawitnya," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Oleh karena itu, Mendag meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk mempercepat meluncurkan bursa komoditi sawit yang mengatur ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Dia pun meminta agar bursa sawit bisa resmi diluncurkan paling lambat Juli 2023.

"Bursa sawit saya bilang Juni, Juli paling lambat harus sudah ada," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mewajibkan ekspor Crude Palm Oil (CPO) akan melalui bursa berjangka.

Hal ini disampailan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdangan Didid Noordiatmoko dalam diksusi publik Majalah Sawit Indonesia, Kamis (3/3/2023).

"Strategi besar kami adalah bagaimana menciptakan (aturan) ekspor CPO melalui bursa berjangka. Kira-kira nanti kebijakannya adalah setiap penerbitan izin ekspor CPO dan turunannya harus dipastikan bahwa CPO itu diperoleh dari bursa berjangka," ujar Didid.

Meski Indonesia menjadi penguasa minyak sawit secara global, naik turunnya harga komodits sawit dikendalikan oleh bursa di Negeri Jiran yakni Bursa Malaysia Derivatives (BMD).

Selain berpatokan pada BMD, harga minyak sawit yang dijual di Indonesia juga mengacu pada bursa komoditas yang berada di Rotterdam, Belanda.

Harga panenan perkebunan kelapa sawit di Indonesia ditetapkan melalui kontrak berjangka CPO di BMD. Besarnya pengaruh BMD dalam penetapan harga sawit global cukup beralasan mengingat Malaysia sebelumnya merupakan negara penghasil CPO terbesar dunia.

Posisi BMD sebagai salah satu penentu harga sawit global tak tergeser meskipun Indonesia belakangan jadi penghasil CPO terbesar di dunia.