Kuota Elpiji 3 Kg Tahun Depan Diusulkan Naik Jadi 8,3 Juta Ton

"Kuota yang disepakati untuk diajukan dalam pembahasan RAPBN tahun anggaran 2024 adalah 8,2-8,3 juta MT," ujar Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (14/6/2023).

Ia mengatakan, usulan kuota Elpiji 3 kilogram untuk tahun depan itu, berdasarkan kesepakatan dalam rapat kerja antara Menteri ESDM Arifin Tasrif dengan Komisi VII DPR RI pada 5 Juni 2023 lalu.

Tutuka menuturkan, tren penyaluran Elpiji 3 kg terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada 2018 realiasinya mencapai 6,53 juta MT, di 2019 sebanyak 6,84 juta MT, 2020 sebanyak 7,14 juta MT, 2021 sebanyak 7,46 juta MT, serta 2022 sebanyak 7,80 juta MT.

Sementara realisasi di tahun ini, hingga Mei 2023 penyalurannya sudah mencapai 3,32 juta MT. Realisasi itu setara 41,6 persen dari kuota yang ditetapkan pemerintah untuk 2023.

"Di 2023 kuota Elpiji 3 kg sebesar 8 juta MT, termasuk cadangan 0,5 juta MT, realisasi peyalurannya sampai Mei 2023 sebesar 3,32 juta MT," katanya.

Adapun outlook atau proyeksi pemerintah teradap kebutuhan Elpiji 3 kg tahun ini diperkirakan sebanyak 7,90 juta MT. Namun, dalam APBN 2023 ditetapkan kuota gas melon tersebut sebanyak 8 juta MT.

Sementara berdasarkan prognosa Pertamina, konsumsi Elpiji 3 kg tahun ini bakal melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Diperkirakan konsumsinya lebih 2,7 persen menjadi sebanyak 8,22 juta MT.

Tutuka pun berharap penyaluran Elpiji 3 kg akan semakin tepat sasaran dengan berbagai langkah yang disusun pemerintah bersama Pertamina. Salah satunya pendataan pembeli gas bersubsidi tersebut.

Ia bilang, pendataan dan pencocokan data pengguna, serta pencatatan transaksi pembeli yang berhak mendapat Elpiji 3 kg akan terus dilakukan. Program pendataan ini pun sudah berjalan sejak awal 2023.

Implementasi pendataan dilakukan secara bertahap, mulai dari Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditargetkan selesai pada Juni 2023 yang mencakup 138 kota kabupaten.

Kemudian, implementasi pendataan akan dilanjutkan ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang mencakup 273 kota/kabupaten dan ditargetkan pada rampung Juli 2023. 

"Evaluasi program ini terus dilaksanakan sejak Maret hingga Desember 2023," pungkas Tutuka.