"Backlog" Terus Melebar, Pemerintah Harus Salurkan 1,5 Juta Rumah Per Tahun

Backlog adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Adapun berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2021, backlog rumah di Indonesia mencapai 12,71 juta.

Sementara itu, pertumbuhan keluarga baru mencapai 740.000 setiap tahunnya. Hal itu belum termasuk keluarga dengan rumah tidak layak huni.

Oleh karenanya, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pemerintah harus putar otak mengatasi backlog perumahan ini.

Salah satunya dengan cara meningkatkan penyaluran rumah setiap tahunnya dan mendorong pihak swasta ikut serta pada penyediaan rumah agar penyediaan rumah ini tidak bergantung sepenuhnya dengan pemerintah.

"Jumlahnya (backlog) besar, lalu gimana kalau kita mau 2024 habis? Tentu mau gak mau jumlahnya harus kita tingkatkan. Hitungan kasarnya itu 1,5 juta setiap tahun," ujarnya saat acara Ngobrol Santai (Ngobras) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Namun program ini belum cukup untuk mengatasi backlog perumahan yang terus bertambah setiap tahunnya. Pasalnya, target capaian FLPP di 2023 saja hanya sebanyak 220.000 unit.

"Jadi tambahannya saja 740.000 dan yang disediakan 220.000 unit. Jadi untuk mengisi tambahannya saja sulit. Setiap tahun terjadi gap terus tuh, nambah terhadap backlog-nya," ucapnya.

Tidak hanya FLPP, pemerintah juga memiliki program bantuan pembiayaan rumah di tahun ini seperti subsidi selisih bunga (SBB) yang targetnya 754.004 unit, subsidi bantuan uang muka (SBUM) yang targetnya 220.000 unit, dan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang targetnya 12.072 unit.

Adapun sampai dengan Juli 2023, penyaluran FLPP sudah mencapai 103.749 unit rumah atau 47,15 persen dari target 220.000 unit.

Sementara untuk SSB sebesar Rp 1,41 triliun, SBUM mencapai 42,59 persen atau 93.701 unit, dan Tapera sebanyak 21,73 persen atau 2.624 unit.