Divestasi Saham Vale Mundur, Jokowi Pastikan Tidak Ada Kendala

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal keputusan pelepasan atau divestasi saham PT Vale Indonesia (INCO). Seharusnya keputusan divestasi diumumkan Juli kemarin.

"Belum, belum diputuskan. Ya (harusnya Juli), tapi mundur dikit," ujarnya saat konferensi pers di Indoor Multifunction Stadium (IMS) di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Jokowi menegaskan, keputusan divestasi saham Vale ini mundur bukan karena menemui kendala. Melainkan karena kedua belah pihak ingin memastikan agar tidak ada kekeliruan.

"Enggak ada (kendala), tapi masih dalam proses pembicaraan terus biar enggak keliru lah. Semua harus merasa diuntungkan, semua harus merasa diajak," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, keputusan terkait divestasi saham Vale Indonesia mendekati tahap akhir.

"Jadi Vale ini tinggal finishing, sekarang tinggal bto b (business to business) saja mengenai divestasi," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Menurut dia, pada prinsipnya Vale telah menyetujui untuk melepas 14 persen sahamnya ke pihak Indonesia. Ini merupakan pelepasan saham lanjutan sebagai syarat perpanjangan kontrak.

"Prinsipnya, Vale sudah mau untuk melepas share-nya lagi, sehingga totalnya 54 persen. Kan dulu sudah 40 persen, nah sekarang 14 persen lagi," ungkap Arifin.

Untuk diketahui, saat ini komposisi pemegang saham Vale Indonesia terdiri dari 43,79 persen milik Vale Canada Limited, 15,03 persen milik Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (SMM), dan 0,54 persen milik Vale Japan Ltd.

Kemudian sebesar 20 persen dimiliki MIND ID, dan sekitar 21,18 persen menjadi saham publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Saat ini proses divestasi saham Vale lanjutan untuk memenuhi syarat perpanjangan kontrak karya yang akan berakhir di 28 Desember 2025, yakni minimal 51 persen saham dikuasai oleh pihak Indonesia.

Terkait skema manajemen di Vale Indonesia nantinya, Arifin bilang, akan mempertimbangkan kepentingan ke depan dan kompetensi masing-masing pemegang saham. Kepentingan ini mengacu rencana pengembangan yang bakal diputuskan manajemen.

"Misalnya, investasi pengembangan kaya apa, visinya kaya apa, ini kan semua harus diputuskan maanjemen. Manajemen siapa, siapa nanti yang beli, nah itu urusan b to b," pungkas Arifin Tasrif.