Pengadaan Barang dan Jasa di IKN Bakal Dipercepat

Melalui nota kesepahaman tersebut, LKPP siap memberikan konsultasi, pendampingan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk membantu proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

"LKPP mendukung penuh progress pembangunan IKN, karena IKN akan menjadi legacy bagi bangsa," kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam keterangan tertulis.

Selain itu, LKPP juga akan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di IKN sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang. Hal itu diharapkan bisa membuat perbaikan tata kelola wilayah menjadi ibu kota yang smart, green, resilience, inklusif dan sustainable.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menuturkan, kerja sama kedua belah pihak merupakan pemantapan langkah untuk mewujudkan milestone yang telah digagas sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

"Pengadaan barang/jasa OIKN senilai Rp 500 triliun, 20 persen di antaranya menggunakan APBN dan 80 persen sisanya melibatkan peran swasta dan tidak menutup kemungkinan adanya pembiayaan baru seperti creative financing, blended financing, dan lainnya," kata Bambang.

Diatur juga dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara.