Redam Inflasi, Jokowi: Jangan Ego Daerah Dikedepankan

Orang nomor satu Indonesia itu mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan gubernur, wali kota, serta bupati sehingga mampu menekan angka inflasi masing-masing daerah. Dengan demikian, tingkat inflasi nasional terus menurun.

"Kita tahu inflasi terkendali di angka 3,08 persen di Juli 2023. Ini sebuah angka yang sangat baik sekali, kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa," ujar dia, dalam acara Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah, di Istana Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Meskipun demikian, masih terdapat daerah yang mencatatkan tingkat inflasi yang lebih tinggi dari level nasional. Hal ini terjadi di level kota/kabupaten hingga provinsi.

Di level provinsi, daerah yang masih mencatatkan inflasi lebih tinggi dari tingkat nasional di antaranya, Maluku 4,2 persen, Jawa Timur 4,1 persen, Kalimantan Barat 4 persen, DI Yogyakarta 4 persen, Papua Barat 3,9 persen, Nusa Tenggara Timur 3,8 persen, Maluku Utara 3,7 persen, hingga Kalimantan Selatan 3,6 persen.

Sementara itu, kota/kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi di antaranya, Merauke dengan inflasi 5,2 persen, Manokwari 5 persen, Timika 4,9 persen, Luwu 4,7 persen, Waingapul 4,5 persen, Surabaya 4,4 persen, Pontianak 4,3 persen, Ambon 4,3 persen, Cirebon 4,1 persen, dan Banjarmasin 4 persen.

"Ini yang perlu mendapatkan perhatian meksipun sekali lagi saya tetap menyampaikan terima kasih karena sudah di bawah 5 (persen)," kata Jokowi.

Koordinasi antar daerah

Oleh karenanya, Jokowi meminta kepada pemerintah daerah untuk saling berkoordinasi dalam rangka menjaga rantai pasok komoditas. Daerah yang kekurangan stok suatu komoditas diminta untuk membeli dari daerah lain, sehingga harganya dapat terkendali.

"Koordinasi antar daerah mana yang kelebihan, mana yang kurang juga segera disambungkan. Sehingga saya titip jangan ego daerah dikedepankan, karena kita ini NKRI," tuturnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan pemantauan stok dan harga komoditas secara berkala. Pada saat bersamaan, sistem dan jalur distribusi juga diminta untuk terus diawasi.

Permintaan Jokowi yang tidak kalah penting ialah ditingkatkannya cadangan pangan daerah. Menurutnya, dengan cadangan pangan yang cukup, pemerintah daerah tidak akan tergantung dengan pemerintah pusat.

"Jadi kalau terjadi apa-apa, tidak harus kontak Jakarta, kita ngirimnya memerlukan waktu," katanya.

Titah terakhir Jokowi ke pemerintah daerah ialah untuk memanfaatkan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah daerah diminta untuk secara aktif melakukan intervensi melalui APBD dalam rangka menjaga inflasi.