Kemenkeu Sebut InJourney Perlu PMN Rp 1,01 Triliun, Ini Alasannya

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

"PT Aviasi Pariwisata Indonesia memerlukan PMN sebesar Rp1,01 triliun," kata Rionald dalam rapat tersebut.

Rionald mengatakan, dana PMN dibutuhkan mengingat kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di dalam InJourney belum stabil pasca Pandemi Covid-19.

Selain itu, InJourney tengah mendapatkan penugasan untuk mengembangkan 5 destinasi wisata super prioritas.

"Dan juga ada penugasan kepada PT ITDC di dalam melakukan pengembangan KEK Mandalika sebagai kawasan pariwisata, dan penugasan kepada Hotel Indonesia Natour dalam pembangan KEK Sanur sebagai kawasan kegiatan kesehatan dan pariwisata," ujarnya.

Rionald mengatakan, meski kondisi keuangan cukup membaik, InJourney masih kesulitan mencari sumber pendanaan eksternal.

Karenanya, kata dia, PT InJourney membutuhkan penyertaan modal negara.

"Jadi memang direncanakan untuk memperbaiki struktur permodalan pada Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) yang merupakan anak perusahaan dari PT Aviata dan juga ini untuk memenuhi equity portion di dalam pengembangan KEK Kesehatan yang dikembangkan oleh Hotel Indonesia Natour di kawasan Sanur," tuturnya.

Lebih lanjut, Rionald mengatakan, penyertaan modal negara ini akan bermanfaar bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemulihan ekonomi di sektor pariwisata, khususnya dapat meningkatkan penerimaan devisa dari kunjungan wisawatan ke Mandalika.

"Dan peningkatan jumlah lapangan kerja di lokasi dimana baik PT HIN maupun KEK Mandalika berada. Sedangkan bagi perusahaan ini tentu memperbaiki struktur permodalan, yang kedua ini bisa membantu anak-anak perusahaannya untuk tetap tumbuh dan beroperasi," ucap dia.