Agar Bermanfaat untuk UMKM, Aturan Social Commerce Dinilai Harus Detail

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi melarang platform media sosial untuk menyediakan layanan belanja daring dalam satu platform. Keputusan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Hempri Suyatna menilai, penutupan TikTok Shop penting untuk melindungi e-commerce atau produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, jika tidak ada aturan dari pemerintah, produk-produk impor dengan harga murah akan sangat mudah masuk ke Indonesia.

“Ketika produk-produk impor masuk ke Indonesia, ini jelas akan menggusur produk lokal, apalagi sebagian produk impor ilegal. Tentu ini akan menghambat dan tidak baik untuk konteks perlindungan produk lokal,” kata dia dalam pernyataannya, Rabu (11/10/2023).

Menurut Hempri, ke depannya, aturan-aturan yang dirumuskan dalam Permendag perlu lebih didetailkan, misalnya social commerce harus mempromosikan produk dalam negeri dan melakukan pendampingan terhadap produk UMKM.

Dengan demikian, social commerce lebih memiliki kebermanfaatan bagi UMKM.

Hempri menambahkan, adanya regulasi terkait TikTok Shop (social commerce) ini diharapkan bisa menguatkan e-commerce nasional maupun lokal. Apalagi di Indonesia sempat muncul banyak e-commerce nasional maupun lokal yang diinisiasi pemerintah daerah, masyarakat, maupun komunitas.

“Pemerintah harus mulai memberikan perhatian kepada e-commerce lokal. E-commerce lokal ini harus didorong untuk maju dan bisa bersaing dengan e-commerce nasional. Dulu ada beberapa e-commerce lokal yang sempat eksis. Sayang respon pemerintah masih kurang sehingga orang lebih tertarik untuk bertransaksi di social commerce,” ungkap Hempri.

Penguatan sektor UMKM ini, menurut Hempri sangat penting. Pasalnya hadirnya produk impor dengan serbuan produk murah memberikan ancaman ketergantungan bagi masyarakat Indonesia.

“Sebenarnya ide untuk melindungi produk lokal itu sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno sampai era Presiden Joko Widodo. Selalu ada gerakan untuk menggunakan produk dalam negeri. Namun, selama ini tidak berjalan optimal. Karena itu, birokrasi dan unsur pemerintah seharusnya memberikan contoh dan mendorong penguatan produk UMKM,” pungkasnya.