Sri Mulyani Jelaskan Alasan Rupiah Terus Tertekan Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tengah berada dalam tren pelemahan selama beberapa pekan terakhir. Bahkan, kurs rupiah telah menembus level Rp 15.900 per dollar AS.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, banyak pihak yang mempertanyakan alasan nilai tukar dollar AS semakin tinggi terhadap rupiah kepada dirinya. Hal ini sebagaimana ia sampaikan dalam unggahan akun resmi Instagram-nya.

"Kemarin banyak yang bertanya ke saya, 'Kenapa nilai tukar US Dollar naik cukup tinggi'," ujar Sri Mulyani, dikutip dari unggahan pada akun @smindrawati, Selasa (31/10/2023).

Bendahara Negara menjelaskan, pelemahan rupiah tidak terlepas dari kondisi keuangan negara Amerika Serikat yang tengah berada dalam tekanan. Anggaran negara adidaya itu mengalami defisit yang kian membengkak.

Per September 2023, defisit fiskal AS mencapai 1,69 triliun dollar AS.

Tingginya defisit itu mendorong kebutuhan pembiayaan Negeri Paman Sam. Hal ini kemudian memicu tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS meningkat, bahkan mencapai 5 persen.

"Apa dampaknya? Fenomena ini menyebabkan maraknya penarikan US Dollar dari seluruh dunia untuk diinvestasikan kembali ke Amerika," kata Sri Mulyani.

"Sehingga, index US Dollar menguat, sementara mata uang lain melemah," sambungnya.

Pada saat bersamaan, kondisi perekonomian global masih dibayang-bayangi ketidakpastian. Pelemahan ekonomi yang dialami China dan berbagai sentimen di Uni Eropa membuat ketidakpastian meningkat, dan pada akhirnya berdampak terhadap selera investasi pasar.

Akan tetapi, Sri Mulyani mengklaim, pemerintah dapat meminimalisir dampak dari pelemahan rupiah. Hal ini utamanya dilakukan melalui instrumen belanja dalam APBN.

"APBN bekerja luar biasa keras sebagai shock absorber," ucapnya.

Dengan sisa tahun anggaran yang hanya tinggal dua bulan, Sri Mulyani mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan anggaran belanja. Pemerintah daerah didorong melakukan belanja yang berorientasi pada perlindungan masyarakat.