Kemendag Tidak Melarang TikTok Berjualan, tapi Platform Wajib Dipisah

KOMPAS.com - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menerangkan bahwa pemerintah tidak melarang perusahaan aplikasi TikTok berjualan, tetapi harus mematuhi aturan platform media sosial dengan bisnis harus terpisah.

"Saya pikir, yang sudah dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, menteri berkali-kali juga mengatakan pemerintah itu tidak melarang, pemerintah itu mengatur," kata Wamendag Jerry, dikutip dari Antara, Kamis (2/11/2023).

Jerry menjelaskan, yang diatur oleh pemerintah ialah layanan dan juga peraturannya. Kemendag pun telah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

"Kan disebutkan dengan jelas di Permendag Nomor 31 Tahun 2023, bahwa yang namanya media sosial, mereka enggak boleh jualan," kata Jerry.

"Kalau dia mau jualan maka harus punya izinnya terkait dengan e-bisnis, karena tidak bisa media sosial melakukan fungsi bisnis bersamaan," kata dia lagi.

Jerry menegaskan bahwa TikTok dipersilakan berjualan dengan syarat memenuhi aturan yang berlaku selayaknya platform perdagangan digital lain yang tidak menggabungkan media sosial dengan layanan penjualan sekaligus.

"Karena itu, kita persilakan, kalau dia mau jualan monggo, tetapi harus punya izinnya, nah izinnya ini yang sedang diurus," beber Jerry.

Ia menegaskan, TikTok harus mengikuti aturan yang berlaku dan harus mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana yang sudah dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan marketplace yang sudah lama beroperasi di Tanah Air.

"Makanya, kami berulang-ulang kali mengatakan kepada pelaku usaha, tidak hanya TikTok, setiap platform usaha silakan dan selama ini kan sudah jualan seperti Tokopedia, Blibli, Shopee karena mereka e-bisnis," jelasnya lagi.

Wamendag menyampaikan terkait masalah layanan penjualan di aplikasi TikTok ini telah dikomunikasikan oleh pihak-pihak terkait.

"Dan saya yakin komunikasi sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan mereka akan mengikuti dan patuh terhadap peraturan," kata dia.

Jerry memberi alasan mengapa aturan mengenai perdagangan melalui elektronik dibuat agar melindungi pelaku UMKM dalam negeri yang tergerus pasar oleh barang-barang impor yang harganya di bawah harga pasar.

"Karena kenapa? Kita banyak memikirkan pelaku UMKM, pelaku usaha, toko-toko yang mungkin sudah tidak bisa bersaing dengan sehat," ungkap Jerry.

Menurut dia, dengan adanya platform media sosial, tetapi juga beroperasi sebagai e-commerce, maka hal tersebut bisa menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat.

"Karena tadi dengan platform yang saya sebutkan tadi, tidak sehat dan barang impor ilegal masuk, tidak boleh, melanggar hukum. Nah, ini yang kita atur dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023," sambung dia.