DPR RI Desak Mendag Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Amin mendesak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk segera membayar utang rafaksi minyak goreng senilai Rp 344 miliar. 

Dia mengungkapkan, para pengusaha minyak goreng beserta anggota peritel Indonesia telah melakukan kewajibannya sebagaimana yang dimintakan oleh pemerintah dalam menyediakan minyak goreng dengan harga murah, ketika pada saat yang bersamaan harga minyak goreng yang mahal.  

“Singkat-singkatnya, kami meminta utang rafaksi bisa segera diselesaikan karena teman-teman pengusaha bagaimanapun mereka sudah  membantu pemerintah. Mereka tidak butuh statement koordinasi atau ini kewenangan siapa yang dibutuhkan adalah verifikasi,” ujarnya dalan rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan di Jakarta, Senin (27/11/2023). 

“Jumlahnya segera diselesaikan. Memang ini butuh koordinasi di berbagai kementerian tapi jangan sampai para pengusaha yang sudah membantu pemerintah dalam menyediakan minyak goreng kemarin dirugikan sehingga mereka tidak percaya lagi ke pemerintah,” sambungnya.  

Ihwal itu, Zulhas menuturkan salah satu alasan mengapa pihaknya belum membayarkan utang itu adalah lantaran pihaknya menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembayaran.

Di sisi lain, Kemendag juga memiliki latar belakang atas kasus korupsi minyak goreng di jajarannya pada tahun 2021 sehingga kementeriannya sedang “dipelototi” oleh Kejagung. 

“Kemendag dalam melaksanakan proses pembayaran mengedepankan prinsip kehatian-hatian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui koordinasi dengan Kejaksaan Agung RI, untuk minta pendapat dan pendampingan hukum,” ujar Zulhas.

Zulhas menuturkan, bukan hanya kementeriannya saja yang mendapat perhatian khusus dari Kejagung, namun juga BPDPKS selaku lembaga yang ditunjuk untuk memberikan utang itu melalui persetujuan Kemendag. 

“Sekarang BPDPKS sedang gencar-gencarnya juga diperiksa Kejagung, hampjr tiap hari. Kami 20 orang tiap hari dipanggil, BPDPKS, dari Menteri Koordinator Perekonomian juga. Jadi kantor kami sebagian pindah ke kejaksaan sekarang,” katanya. 

“Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut,” sambung dia.