Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia 2024, Tantangan dan Anggaran

KOMPAS.com - Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, pemerintah Indonesia tengah fokus meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini dibenarkan Kementeriuan Keuangan (Kemenkeu).

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (27/11/2023), Kemenkeu menerangkan, pemerintah telah merancang berbagai kebijakan dan strategi untuk mengatasi berbagai tantangan, menjaga kelancaran pasokan pangan, dan meningkatkan produksi domestik yang akan diterapkan pada 2024.

Salah satu rancangan itu adalah fokus pada peningkatan produksi domestik yang mencakup penyaluran sarana prasarana produksi, optimalisasi lahan pertanian, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI). 

Lalu, pemerintah juga melakukan penguatan riset dan kapasitas petani dan nelayan sebagai bagian integral dari strategi peningkatan produksi.

“Strategi tersebut menekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani maupun nelayan,” tulis Kemenkeu.

Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya memperkuat kelembagaan petani dengan membentuk korporasi petani. Kehadiran korporasi diharapkan dapat memberikan daya tawar yang lebih baik bagi petani dalam akses ke pasar dan pembiayaan. 

Dukungan finansial juga menjadi fokus dengan pemberian subsidi dan bantuan langsung kepada petani untuk meningkatkan ketersediaan modal produksi.

“Perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian juga mendapat penekanan untuk mengurangi risiko finansial yang sering dihadapi petani,” tulis Kemenkeu.

Sementara itu, untuk percepatan pembangunan dan infrastruktur pangan diwujudkan melalui pengembangan kawasan food estate menjadi pusat produksi pangan berkelanjutan dengan infrastruktur terpadu. 

Kemenkeu menerangkan, penguatan cadangan pangan nasional juga menjadi prioritas pemerintah, Caranya adalah dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan dan distribusi serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta. 

“Dengan demikian, kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan 2024 diharapkan dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan menyeluruh di Indonesia,” tulis Kemenkeu 

Menurut Kemenkeu, pemerintah Indonesia berharap, strategi dan langkah-langkah konkret itu dapat mencapai tujuan ketahanan pangan yang lebih tangguh pada 2024. 

Semua lapisan masyarakat, tulis Kemenkeu, diharapkan mendukung implementasi kebijakan tersebut guna menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan menyeluruh di Tanah Air.

Tantangan dalam produksi pangan 

Kemenkeu menerangkan, meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, hasil produksi pangan belum mencapai puncaknya. Ini karena adanya beberapa adanya beberapa kendala yang menjadi hambatan utama.

Adapun hambatan utama itu terdiri dari keterbatasan sarana prasarana, alih fungsi lahan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kerusakan infrastruktur, serta gangguan organisme OPT dan DPI. 

“Semua tantangan itu menciptakan lanskap yang menantang bagi peningkatan produksi pangan yang efisien dan berkelanjutan,” tulis Kemenkeu.

Hambatan lainnya adalah rantai pasok pangan. Sebab, dinamika geopolitik, disparitas pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta ketidakpastian iklim dan cuaca mampu menghambat kelancaran rantai pasok.

“Pada gilirannya, persoalan itu dapat mempengaruhi ketersediaan dan stabilitas harga pangan,” tulis Kemenkeu.  

Pemerintah berharap, penanganan masalah itu dapat membuat rantai pasok pangan lebih tangguh dan responsif terhadap perubahan kondisi eksternal. 

“Oleh karena itu, optimalisasi produksi dan perbaikan rantai pasok pangan menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia,” tulis Kemenkeu.

Anggaran dan target output

Kemenkeu menerangkan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan. Anggaran ini secara khusus difokuskan untuk peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas harga pangan di Indonesia. 

“Fokus utama dari alokasi anggaran adalah untuk memastikan pasokan pangan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tulis Kemenkeu.

Pada saat yang sama, upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat menciptakan sistem yang memudahkan masyarakat mendapatkan akses terhadap pangan. 

Selain itu, upaya ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah diarahkan untuk stabilisasi harga pangan. Dengan begitu, fluktuasi harga dapat dikelola secara efektif serta memberikan kepastian dan perlindungan terhadap daya beli konsumen. 

“Dengan mengalokasikan dana secara strategis untuk tiga aspek kunci itu, pemerintah berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung ketahanan pangan nasional secara holistik, memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” tulis Kemenkeu.

Kemenkeu menuliskan, serangkaian target output menjadi prioritas untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang lebih kuat. 

Kawasan pertanian menjadi fokus utama dengan target luas area padi sebesar 304.000 hektar (ha), jagung seluas 90.000 ha, dan kedelai seluas 184.650 ha. Sedangkan untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pangan, dilakukan melalui pengembangan 100 Desa Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). 

Di sektor perikanan, upaya ramah lingkungan dalam menangkap ikan ditunjukkan melalui bantuan alat penangkap ikan sebanyak 17.000 unit dan penyediaan 300 unit chest freezer. Selain itu, diadakan juga pelatihan bagi 29.173 orang dalam masyarakat kelautan dan perikanan. 

Dalam konteks pertanian tambak, Kemenkeu menerangkan bahwa langkah pemerintah merehabilitasi saluran tambak sebanyak 10 unit adalah hal yang penting. 

Tidak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan infrastruktur irigasi. Hal ini terlihat dari pembangunan jaringan irigasi seluas 4.000 ha melalui pusat dan 25.328 ha melalui daerah serta pembangunan 23 bendungan lanjutan dan 1 bendungan baru. Rehabilitasi jaringan irigasi mencakup area seluas 38.000 ha melalui pusat dan 96.779 ha melalui daerah.

Upaya itu diperkuat dengan pembangunan dan rehabilitasi sumber air sebanyak 3.573 unit, jalan pertanian sebanyak 3.624 unit, serta fasilitas olahan pakan ternak sebanyak 459 unit. 

Seiring dengan itu, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dilakukan di 65 pelabuhan perikanan, 184 balai benih, dan dana ketahanan pangan dan pertanian dialokasikan untuk 1.350 kelompok masyarakat. 

“Dengan target yang konkret dan beragam ini, kebijakan ketahanan pangan 2024 mengejar visi yang komprehensif untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, akses yang adil, dan infrastruktur yang mendukung di seluruh Indonesia,” tulis Kemenkeu.