Anies Kritik IKN, Badan Otorita: Pemindahan Ibu Kota Cita-cita "Founding Father"

Hal itu disampaikan sebagai respons atas kritikan dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengenai pembangunan IKN yang dinilai akan menciptakan ketimpangan baru.

"IKN kita ikut undang-undang dan konstitusi saja," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono saat ditemui di Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Ia menuturkan, adanya dinamika perpolitikan yang terjadi menjelang Pilpres 2024 merupakan hal yang wajar. Meski begitu, Agung menilai, dinamika tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan proyek IKN.

Sebab kata dia, pembangunan IKN sudah memiliki payung hukum yang sah yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Selain itu, pembangunan IKN juga didukung dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Agung menjelaskan, pada dasarnya pemindahan ibu kota negara sudah direncanakan sejak era Presiden Soekarno pada 1957. Saat itu, ibu kota yang berada di Jakarta direncanakan pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tetapi tidak terealisasi.

Lalu wacana pemindahan ibu kota kembali mencuat pada 1980-an di era Presiden Soeharto. Kala itu ibu kota direncanakan pindah dari Jakarta ke Jonggol, Jawa Barat, namun lagi-lagi batal dilakukan.

Pada 2010, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembicaraan pemindahan ibu kota kembali mencuat dengan wacana untuk melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Namun kemudian barulah pada tahun 2017 di era Presiden Joko Widodo, pemerintah resmi memutuskan untuk melakukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, dan diberi nama Nusantara.

"Jadi ini bukan semata-mata program proyek keinginan satu pemerintahan semata, tapi memang cita-cita founding father kita," kata Agung.

Sebelumnya diberitakan, Anies mengkritik proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya, proyek itu menimbulkan ketimpangan baru.

Hal itu disampaikannya dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah.

Awalnya, panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.

Kritik soal IKN juga disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut bahwa Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara Indonesia.

Salah satu pertimbangannya adalah sejarah Jakarta. Syaikhu berpandangan, aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan Ibu Kota. Menurut dia, nilai-nilai historis bangsa tersebut tidak mungkin diabaikan.

"Bahwa DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta, Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," kata dia.