Ekonom Sebut Aksi Boikot Produk Pro Israel Menyakiti Diri Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam mengatakan aksi boikot produk yang disebut pro Israel merupakan tindakan yang menyakiti diri sendiri. Pasalnya, produk-produk tersebut tidak secara langsung diproduksi dan diimpor dari Israel.

Menurut Pieter, langkah boikot tersebut bukan merupakan langkah politik, yang tidak secara lansung menyakiti Israel. Tapi sebaliknya, rakyat Indonesia sendiri yang merupakan pekerja di perusahaan yang terafiliasi tersebut.

"Kalau boikot itu saya selalu mengatakan, hal itu bukan langkah ekonomi, tapi politik. Boikot itu menegaskan kita berada di mana, posisi kita bagaimana," kata Pieter di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

"Kalau dilihat dari langkah ekonomi, boikot itu tidak akan secara signifikan menyakiti Israel justru boikot yang kita lakukan di Indonesia itu lebih menyakiti diri sendiri," tambahnya.

Pieter menambahkan, aksi boikot yang dilakukan di RI adalah tindakan yang merugikan, lantaran pekerja di perusahaan tersebut adalah tenaga kerja asal Indonesia.

Pun demikian dengan bahan baku yang digunakan untuk produksi merupakan produk dalam negeri.

"Jika kita boikot suatu produk tertentu, itu mereknya saja yang 'konotasinya' dengan Israel, tapi barangnya, pekerjanya, itu kan orang Indonesia. Jadi yang tersakiti rakyat Indonesia," jelas Pieter.

Dia juga menyoroti potensi kebangkrutan yang diakibatkan oleh boikot produk. Hal ini tentu berdampak pada PHK, yang ujung-ujungnya merugikan rakyat Indonesia juga sebagai pekerjanya.

"Kalau dia bangkrut, yang kena PHK ya orang Indonesia. Jadi kita melihatnya boikot itu langkah politik. Karena secara ekonomi itu nyakitin kita," jelas dia.

Di sisi lain, Pieter tidak menolak langkah boikot sebagai upaya mendukung Palestina. Namun tentunya langkah boikot dapat dilakukan dengan mengurangi dampak negatif dari aksi tersebut.

"Bagaimana boikot ini harus dilakukan? Tentu dengan mengurangi dampak negatifnya. Karena dampak negaifnya itu di depan mata. Pemerintah harus tegas memberikan arahan produk apa yang diboikot? Kenapa, dan seperti apa memboikotnya? " ungkap Pieter.

"Boikot itu kan imbauan, bukan paksaan. Jadi kalau kita melakukan boikot, ada yang belanja (produk yang diboikot) tidak boleh kita marahi, karena sifatnya anjuran saja," tegas Pieter.