Tantangan Pertanian Pangan RI, Produktivitas hingga Pupuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertanian pangan dalam negeri masih mengalami berbagai isu dan tantangan. Hal ini berdasarkan temuan awal dari tim peneliti Nagari Institute.

Tantangan pertanian pangan Indonesia antara lain kurang produktifnya tenaga kerja sektor pertanian, cepatnya alih fungsi lahan dan penurunan kualitas lahan, penyediaan benih unggul, ketergantungan pada pestisida, serta kurangnya alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) I Gede Made Sudirga menuturkan, salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan adalah menggunakan pupuk hayati agar kandungan hara dalam tanah tidak terus terkuras.

"Di BRIN kita ada kelompok riset, teknologi yang kita yakini akan berikan dampak cukup baik terhadap peningkatan produktivitas, itu penggunaan pupuk hayati," tutur Gede dalam diskusi bertajuk “Peran Industri Agro-input dalam Rantai Produksi Pangan Nasional” yang diselenggarakan oleh Nagara Institute, ditulis pada Kamis (7/12/2023).

Dalam hal pupuk, diidentifikasi berbagai tantangan meliputi menurunnya alokasi subsidi pupuk, belum efisiennya distribusi pupuk bersubidi, ketergantungan impor beberapa bahan baku untuk produksi pupuk, serta ketidaksesuaian pupuk yang tersedia dengan kondisi tanah.

Salah satu persoalan distribusi pupuk disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), Achmad Tossin Sutawikara.

Menurutnya, saat ini ada ketidaksesuaian antara kuota pupuk yang dibutuhkan petani dengan anggaran subsidi yang diberikan pemerintah melalui PT Pupuk Indonesia (Persero).

Achmad mengusulkan solusi atas persoalan tersebut, yaitu dengan pembatasan distribusi yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia, berhenti sampai di tingkat provinsi.

"Maka pupuk indonesia ini bisa disalurkan sampai dengan provinsi saja. Dengan subsidi terbatas diharapkan kuantitasnya lebih besar. Kalau ongkos lebih murah, kuantitas barangnya lebih banyak," ujar Achmad.

Dalam hal kualitas tenaga kerja pertanian, diperlukan upaya mnearik generasi muda untuk terjun ke sektor jasa produksi dan jasa pendukung pertanian, serta penguatan tenaga penyuluh dan pendamping.

Dalam hal lahan, diperlukan ketegasan atas penerapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) untuk menjaga lahan produktif, melengkapi program sertifikasi tanah yang diluncurkan pemerintah dengan literasi keuangan, serta mengembangkan sistem pertanian kolektif untuk wilayah dengan kepemilikan lahan yang kecil.

Khusus terkait pupuk, diperlukan reformasi kebijakan yang menyeluruh setidaknya mencakup empat aspek.

Pertama, diperlukan penguatan produksi pupuk nasional meliputi pengurangan ketergantungan impor bahan baku, keragaman jenis dan komposisi pupuk, serta perlunya insentif untuk produksi pupuk organik oleh masyarakat.

Kedua, perlunya reformasi skema subsidi pupuk, meliputi peningkatan nilai subsidi, serta perbaikan data calon penerima dan calon lokasi (CPCL).

Ketiga, diperlukan perbaikan sistem penyaluran pupuk bersubsidi meliputi ketersediaan sesuai waktu kebutuhan, kesesuaian pupuk dengan tipologi lahan serta peran pemerintah daerah.

Keempat, diperlukan juga perbaikan dalam penggunaan pupuk oleh petani, meliputi ketepatan waktu, tempat, jenis dan dosis.

Pada tingkat makro juga disimpulkan bahwa kebijakan atas input pertanian seharusnya tidak terpisah dari strategi besar pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Kebijakan pupuk, misalnya, seharusnya adalah turunan dari kebijakan pangan, yang seharusnya juga adalah turunan dari strategi pembangunan intelegensia dan kesehatan manusia.