Hari Anti Korupsi, Mentan Amran Peringatkan Seluruh Pegawai Jauhi Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta jajaran kerjanya di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memerangi tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya.

Memerangi korupsi dinilai penting karena saat ini Kementan tengah fokus pada capaian swasembada pangan.

"Saya minta tolong jangan ada yang main-main karena saat ini masyarakat umum bisa melaporkan baik melalui aplikasi maupun tatap muka dengan saya. Yang melapor nanti akan dapat hadiah berupa bibit sampai traktor," ujar Mentan Amran saat menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) sekaligus Pembinaan Mental bertema "Sinergi Berantas Korupsi, Wujudkan Swasembada Pangan di Jakarta Kamis, (14/12/2023).

Mengenai hal ini, dia mendorong Inspektorat Jenderal mengoptimalkan peran konsultansi (advisory) dan penjamin kualitas (quality assurance) terhadap kinerja sekretaris jenderal atau direktur jenderal dan kepala badan.

"Saya minta para Pejabat Eselon I untuk menjadi teladan dalam sikap antikorupsi. Kenapa? Karena target swasembada kita sudah on the track. Kebutuhan pupuk nanti kita hitung tapi Alhamdulillah pak presiden sudah setuju. Pak jokowi memenuhi permintaan petani Indonesia," katanya.

Sementara itu, Amran mengajak para pegawai di lingkup Kementan untuk menghindari korupsi kecil seperti datang terlambat saat menghadiri rapat, pulang di awal saat waktu kerja belum selesai hingga menerima sogokan atau gratifikasi sebagai korupsi besar.

Semangat anti korupsi harus terus berkobar dalam setiap benak pegawai Kementan sehingga betul-betul memberi pelayanan terbaik agar tidak menjadi bagian orang yang korupsi.

"Kepada seluruh ASN Kementan agar menjaga integritasnya. Hindari korupsi mulai dari korupsi kecil sampai korupsi besar. Korupsi kecil contohnya terlambat datang ke kantor, kemudian cepat pulang, lalu tiba di kantor tidak kerja dengan baik," ungkapnya.

Mentan Amran pun bercerita bahwa dalam pengalaman hidupnya sewaktu bekerja di BUMN pernah menolak sogokan gratifikasi sebesar Rp 200 juta, padahal waktu itu gaji bulanannya hanya Rp 250.000. Namun sogokan terebut ditolak karena hatinya tidak ingin kotor dengan merugikan banyak orang.

"Saya juga waktu di BUMN selama 15 tahun bekerja hanya satu kali terlambat 5 menit. Kenapa? Karena saya ingin menjaga integritas sebagai pelayan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal Kementan, Dedi Nursyamsi mengatakan, pencegahan korupsi harus dilakukan secara masal dengan cara membangun ekosistem anti korupsi di kementerian pertanian. Hal ini penting agar Kementan ke depannya mampu mewujudkan swasembada pangan.

"Saya berharap mulai dari sekarang dan mulai dari diri sendiri untuk memperkuat ekosistem anti korupsi di kementan sehingga swasembada pangan ada di tangan kita," ucap Dedi.