Pemerintah Mulai "Ngerem" Utang, Sri Mulyani Beberkan Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi pembiayaan pemerintah sebesar Rp 345 triliun sampai dengan 12 Desember 2023.

Nilai tersebut masih setara dengan 81,9 persen dari target APBN terbaru yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023, yakni sebesar Rp 421,2 triliun.

Bahkan, jika dibandingkan dengan target APBN yang tercantum dalam Undang-Undang APBN, realisasi pembiayaan hanya mencapai 49,6 persen dari target yang dipatok sebesar Rp 696,3 triliun.

Selain itu, jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, pembiayaan anggaran pemerintah turun 36,6 persen dari sebesar Rp 544,4 triliun.

"Jadi kalau dibandingkan dengan UU APBN maupun Perpres 75 Tahun 2023, pembiayaan kita yang terealisir hingga 12 Desember itu jauh lebih kecil, atau lebih rendah," ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan itu utamanya masih berasal dari surat berharga negara (SBN) dengan realisasi sebesar Rp 298,6 triliun.

Angka itu setara dengan 41,9 persen dari target UU APBN atau setara 68,2 persen dari target yang dipatok dalam Perpres 75 Tahun 2023.

"Dibandingkan tahun lalu, ini penurunan sangat tajam, tahun lalu penerbitan SBN neto Rp 534 triliun, tahun ini hanya Rp 298 triliun, jadi ini turun 44,2 persen," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman nilainya mencapai Rp 46,4 triliun.

Berbeda dengan SBN, realisasi pembiayaan dari pinjaman telah melampaui target, yakni sebesar 279,2 persen dari target APBN.

Jika dibandingkan posisi tahun lalu, realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman melonjak 388,1 persen dari Rp 9,5 triliun.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani menilai, realisasi pembiayaan utang pemerintah yang lebih rendah dari target dan menurun, menunjukan kinerja APBN yang masih sehat meskipun mencatat defisit.

"Defisitnya jauh lebih rendah dibandingkan rancangan awal dan dibandingkan tahun lalu. Tren dari defisit yang menurun, konsolidasi fiskal itu tetap terjaga kredibel dan kuat," tuturnya.

Pemerintah juga dapat menekan penarikan utang dengan memanfaatkan kas yang berasal dari sisa anggaran lebih (SAL) tahun lalu.

Berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2023, pemerintah memang menaikan sumber pembiayaan lainnya yang berasal dari SAL, semula sebesar Rp 70 triliun menjadi Rp 226,88 triliun.

"Ini sangat penting karena tahun 2023 seperti saya sampaikan dengan inflasi tinggi, suku bunga naik secara sangat drastis, kita bisa mengerem pinjaman dan penerbitan SBN," ucap Sri Mulyani.