Mahfud MD Setuju Lanjutkan IKN, Asal Pendanaan Mayoritas dari Investor

JAKARTA, KOMPAS.com - Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD setuju pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.

Asalkan pendanaannya sesuai dengan tujuan semula, yaitu porsi dari APBN hanya 20 persen.

"Saya setuju ke depannya itu agar undang investor, IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula bahwa itu sebenarnya mengundang investor," ujar Mahfud dalam acara debat cawapres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Sebab, menurut Mahfud, pembiayaan pembangunan IKN selama ini semuanya masih dari APBN, bukan investor swasta seperti target awal.

Dia bilang, investor swasta hanya menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN.

Namun, hingga saat ini, belum ada yang merealisasikan investasinya.

"Sampai sekarang tidak ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada, sebutkan dua atau satu investor mana yang sudah masuk ke sana?" kata Mahfud.

"Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini," sambung dia.

Padahal, kata Mahfud, pembangunan IKN merupakan program bagus yang diwariskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan," tuturnya.

Sebagai informasi, biaya pembangunan IKN membutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun.

Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rinciannya, biaya pembangunan ini akan diperoleh dari tiga sumber, yaitu APBN sebesar Rp 90,4 triliun, sektor swasta domestik sebesar Rp 123,2 triliun, dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun.

Sementara itu, realisasi pembiayaan investasi IKN dari APBN yang telah dicairkan periode 1 Januari-12 Desember 2023 sudah mencapai Rp 73,89 triliun.