BLT El Nino Diperpanjang Jelang Pemilu, Pengamat: Bisa Saja Pertimbangannya Politis...

Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mempertanyakan keputusan pemerintah untuk menggulirkan kembali BLT satu bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Menurut dia, efektivitas bantuan tersebut berpotensi rendah di tahun pemilu, sebab rentan dipolitisasi, risiko kesalahan data penerima, serta lemahnya pengawasan.

"Perpanjangan BLT ini kan mendekati pemilu ya. Jadi bisa saja pertimbangannya bukan semata menurunkan angka kemiskinan, tapi pertimbangan politis," kata dia, kepada Kompas.com, Kamis (11/1/2024).

Ia pun menyoroti urgensi dari pelaksanaan kembali BLT El Nino. Pasalnya, masyarakat rentan yang berprofesi sebagai petani membutuhkan bantuan yang lebih penting, seperti subsidi pupuk.

"Kalau pupuk masih mahal susah didapat, harga pangan masih akan tinggi," ujarnya.

Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah menganggarkan alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 26,68 triliun. Angka ini dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional.

"Masalah utama pupuk belum selesai, justru gelontoran bansos yang ditambah. Ini kebijakan yang aneh," ucap Bhima.

Sebagai informasi, pemerintah berencana memperpanjang pelaksanaan BLT El Nino. Program bantuan tersebut rencananya akan diperpanjang hingga Juni 2024.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, rencana perpanjangan BLT sudah dibahas dalam gelaran Sidang Kabinet pada Selasa (9/1/2024) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui perpanjangan penyaluran BLT.

"Kemarin dalam kabinet paripurna sudah diputuskan, untuk jaga daya beli masyarakat yang namanya bantuan pangan beras dan dulu namanya bantuan El Nino, kita sudah sepakat kemarin lapor bapak presiden setuju untuk dilanjutkan kembali," tutur dia, ditemui di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Susi belum merinci teknis pelaksanaan BLT yang sudah dijalankan pada November-Desember 2023 itu. Namun, ia bilang, bantuan masih diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok bawah hingga kuartal II-2024.

"Kita kuartal I dan kuartal II butuh untuk (menjaga daya beli) itu," ujarnya.

Menurutnya, upaya menjaga daya beli masyarakat kelompok terbawah menjadi penting, mengingat bayang-bayang ancaman dari ketidakpastian global masih nyata. Hal ini terefleksikan dari keputusan berbagai organisasi internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2,6 persen menjadi 2,4 persen.

"(Bantuan) tidak hanya perlu di kuartal IV kemarin, justru start di kuartal I dan kuartal II kita tetap jaga daya beli masyarakat," kata Susi.