Prabowo Urusi Proyek Tanggul Laut, Ada Kaitannya dengan Pertahanan?

KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, kembali menggaungkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di sepanjang wilayah Utara Jawa (Pantura).

Bahkan, Prabowo yang saat ini juga merupakan calon presiden (Capres) nomor urut 2 itu mewanti-wanti agar proyek ini tidak terjebak dalam kepentingan politik 5 tahunan.

Prabowo menyebutkan dirinya berperan dalam mengatasi naiknya air laut di Pantura Jawa sebagai salah satu pimpinan politik pemerintahan Indonesia, atau bukan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan RI.

"Terus terang saja, bukan kapasitas saya sebagai Menteri Pertahanan, tapi kapasitas saya sebagai pemimpin politik," kata Prabowo dikutip pada Jumat (12/1/2023).

Prabowo bilang, dirinya kerap melakukan kunjungan ke pemukiman warga di pesisir Pantura sebagai bagian dari kampanye yang dilakukan sejak 2014. Dari kunjungan tersebut, ia menemui permasalahan tempat tinggal yang kurang layak akibat naiknya permukaan air laut.

"Anak-anak mereka hidup di tengah lalat, nyamuk, sampah. Ini membuat saya bertanya kepada diri saya, apa yang saya bisa buat untuk segera mengubahnya," tuturnya.

Oleh karenanya, mantan Danjen Kopassus ini meminta kepada Universitas Pertahanan untuk terlibat dalam pembahasan Giant Sea Wall. Universitas yang berada di bawah Kementerian Pertahanan itu diminta terlibat langsung dalam pengkajian megaproyek tersebut.

"Kita harus kumpulkan otak-otak terbaik bangsa, segera kita percepat pembangunan Giant Sea Wall untuk selamatkan bangsa Indonesia," ucapnya.

Kaitannya dengan pertahanan

Sementara itu, Deputi VI Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo bilang, terdapat isu pertahanan dalam proyek tersebut sehingga masih berkaitan dengan tugas pokok Menhan Prabowo Subianto.

"Kan ada isu pertahanan, misalnya ya kalau kita bikin bandara, bandara kan untuk pertahanan juga bisa dipakai," kata Wahyu.

"Jangan mikirnya pertahanan itu (militer) saja. Kan ada juga pertahanan ekonomi yang harus dipikirkan," sambungnya.

Lebih lanjut Wahyu bilang, Prabowo sudah menilai pembangunan Giant Sea Wall sebagai isu nasional. Hal ini dengan mempertimbangkan kualitas hidup di kawasan pesisir Pantura serta besarnya kontribusi ekonomi kawasan tersebut.

"Beliau sebagai pemimpin juga merasa bahwa saya harus ikut terlibat dong," ujarnya.

Selain itu, sebagaimana disampaikan Prabowo sebelumnya, ia mengatakan kedudukan sebagai ketua partai politik juga bisa menjadi alasan Prabowo untuk terlibat dalam pembahasan Giant Sea Wall.

"Ya dia sebagai orang tua sebagai pemimpin politik kan punya tanggung jawab moral," ucap Wahyu.

Giant Sea Wall Pantura mendesak

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), estimasi total kebutuhan anggaran pembangunan Giant Sea Wall dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi fase awal sebesar Rp 164,1 triliun.

Pembangunan tanggul raksasa rencananya direalisasikan dengan skema pendanaan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Adapun proyek ini akan dikerjakan sampai 2040. Apabila laju penurunan tanah atau land subsidence tetap terjadi setelah 2040, maka konsep Tanggul Laut Terbuka akan dimodifikasi menjadi Tanggul Laut Tertutup.

Prabowo memperkirakan secara total proyek pembangunan Giant Sea Wall akan membutuhkan biaya hingga 60 miliar dollar AS atau Rp 930 triliun (kurs Rp 15.500).

"Untuk fase pertama saja itu Rp 164 triliun, mungkin semuanya nanti yang saya dengar semuanya itu akan memakan 50 miliar hingga 60 miliar dollar AS, mungkin lebih," ucapnya.

Meskipun membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar, kata Prabowo, pembangunan Giant Sea Wall di Indonesia ini dibutuhkan untuk mengeluarkan masyarakat pesisir Pantura agar dapat hidup dengan kualitas hidup yang layak.

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan apakah bisa? Ini masalahnya bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus, kalau tidak, Pantai Utara tenggelam," kata dia.

Sebab, perubahan iklim yang menyebabkan permukaan air laut naik dan abrasi menyebabkan banyak lahan pemukiman yang hilang terendam air. Meski begitu, tidak sedikit masyarakat yang tetap hidup di lahan-lahan yang terendam air tersebut.

"Anak-anak mereka hidup di tengah air seperti itu di tengah lalat, nyamuk, dan sampah," ungkapnya.

(Penulis: Yohana Artha Uly, Isna Rifka Sri Rahayu, Rully R Ramli | Editor: Aprillia Ika, Yoga Sukmana)