Gaji UMR Pekalongan 2024: Kota dan Kabupaten Pekalongan

KOMPAS.com - Plt Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana, sudah resmi mengumumkan upah minimum atau UMR Pekalongan 2024 yang meliputi UMR Kabupaten Pekalongan maupun UMR Kota Pekalongan.

Untuk UMR Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebesar Rp 2.334.886 atau naik sekitar Rp 87.500. Dengan demikian, persentase kenaikannya 3,9 persen.

Sementara UMR Kota Pekalongan diputuskan sebesar Rp 2.389.801 atau berselisih sedikit lebih tinggi dibanding kabupaten. UMK Pekalongan Kota ini naik sekitar Rp 83.000 dibandingkan upah minimum pada 2023.

Keputusan UMR Pekalongan 2024 tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024.

Penetapan upah minimum ini mendasari Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tentang Penyampaian lnformasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024.

UMR Pekalongan 2024 ini juga didasari data kondisi ekonomi, data ketenagakeriaan, pertumbuhan ekonomi, dan angka inflasi.

Di Jawa Tengah, UMR Kota Pekalongan menempati peringkat ke-8 tertinggi, sementara UMR Kabupaten Pekalongan berada di urutan ke-11 paling tinggi di provinsi ini.

Sebagai pembanding, upah minimum di daerah tetangga terdekatnya misalnya Kabupaten Pemalang memiliki upah minimum sebesar Rp 2.156.000, kemudian Kabupaten Batang tetangganya di sebelah timur menetapkan upah minimum Rp 2.379.702, dan Kabupaten Banjarnegara Rp 2.038.005.

Sebagai informasi saja, UMR atau upah minimum regional merupakan penyebutan upah minimum di suatu provinsi dan kabupaten.

Namun saat ini, istilah UMR sudah digantikan dengan UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kabupaten kota). Meski hingga kini banyak masyarakat yang masih menyebutnya dengan UMR ketimbang UMK.

Berikut rincian lengkap upah minimum di 35 kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah dari mulai yang tertinggi sampai terendah:

1. Kota Semarang: Rp 3.243.969
2. Kabupaten Demak: Rp 2.761.236
3. Kabupaten Kendal: Rp 2.631.573
4. Kabupaten Semarang: Rp 2.582.287
5. Kabupaten Kudus: Rp 2.516.888
6. Kabupaten Cilacap: Rp 2.479.106
7. Kabupaten Jepara: Rp 2.450.915
8. Kota Pekalongan: Rp 2.389.801
9. Kabupaten Batang: Rp 2.379.702
10. Kota Salatiga: Rp 2.378.951
11. Kabupaten Pekalongan: Rp 2.334.886
12. Kabupaten Magelang: Rp 2.316.890
13. Kabupaten Karanganyar: Rp 2.288.366
14. Kota Surakarta: Rp 2.269.070
15. Kabupaten Boyolali: Rp 2.250.327
16. Kabupaten Klaten: Rp 2.244.012
17. Kota Tegal: Rp 2.231.628
18. Kabupaten Sukoharjo: Rp 2.215.482
19. Kabupaten Banyumas: Rp 2.195.690
20. Kabupaten Purbalingga: Rp 2.195.571
21. Kabupaten Tegal: Rp 2.191.161
22. Kabupaten Pati: Rp 2.190.000
23. Kabupaten Wonosobo: Rp 2.159.175
24. Kabupaten Pemalang: Rp 2.156.000
25. Kota Magelang: Rp 2.142.000
26. Kabupaten Purworejo: Rp 2.127.641
27. Kabupaten Kebumen: Rp 2.121.947
28. Kabupaten Grobogan: Rp 2.116.516
29. Kabupaten Temanggung: Rp 2.109.690
30. Kabupaten Brebes: Rp 2.103.100
31. Kabupaten Blora: Rp 2.101.813
32. Kabupaten Rembang: Rp 2.099.689
33. Kabupaten Sragen: Rp 2.049.000
34. Kabupaten Wonogiri: Rp 2.047.500
35. Kabupaten Banjarnegara : Rp 2.038.005

Penetapan gaji UMR Pekalongan 2024

Penetapan gaji UMK Pekalongan 2024 ini merupakan keputusan bersama dalam tripartit antara Pemkab Pekalongan, Pemkot Pekalongan, pengusaha, dan perwakilan serikat buruh.

Usulan UMK Pekalongan 2024 itu kemudian dibahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, sebelum kemudian diajukan oleh Bupati Pekalongan dan Wali Kota Pekalongan dan disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Penetapan gaji UMR Pekalongan 2024 juga memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, serta nilai alfa. Penentuan nilai alfa mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum serta menggunakan data dari lembaga berwenang seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

UMR Kota Pekalongan dan UMR Kabupaten Pekalongan ini hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Pemerintah menetapkan UMK, untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan. Perusahaan yang melanggar, bisa dikenai sanksi.

Bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, upahnya berpedoman pada struktur skala upah atau bisa saja lebih tinggi dari ketetapan gaji UMR Pekalongan 2024.

Regulasi mengenai struktur skala upah di tingkat Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 561/0017430 tentang Struktur dan Skala Upah Perusahaan di Jawa Tengah tahun 2024.