Pengusaha Usulkan Beberapa Produk Bebas Aturan Larangan Terbatas Impor

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan tersebut akan berlaku pada Maret 2024.

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia Chandra Wahjudi mengatakan, beberapa produk sebaiknya diberikan pengecualian lantaran akan berdampak pada rantai pasok beberapa industri dalam negeri lainnya.

"Kebutuhan bahan baku industri yang belum diproduksi atau yang belum sepenuhnya memenuhi kebututan dalam negeri sebaiknya tidak diberlakukan," kata Chandra dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (22/2/2024).

Chandra mengatakan, ada produk-produk yang bisa dikecualikan dalan aturan Permendag tersebut, salah satunya besi baja.

Sebab kata dia, besi baja dan turunannya sebagai bahan baku dan bahan penolong serta suku cadang dalam proses manufaktur dan mendukung pembangunan infrastruktur yang belum atau terbatas diproduksi di Indonesia.

"Contoh salah satu komponen rangka baja untuk keperluan sarana dan prasarana seperti atap stadion, hanggar, dan lainnya masih sangat terbatas produksinya di Indonesia dan mengharuskan produsen mengimpor. Jika ini dibatasi maka akan menganggu proses pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Chandra juga mengatakan, produk bahan baku lain yang masih diperlukan adalah garap industri untuk kebutuhan produksi ekspor industri kertas dan makanan minuman.

Chandra berpendapat Permendag tersebut tetap diimplementasikan tanpa penundaan untuk melindungi industri dan UMKM.

Meski demikian, ia mendorong perlu diberikan pengecualian untuk beberapa produk bahan baku yang terbatas atau belum produksinya di dalam negeri.

"Dapat dipahami aturan pengetatan impor barang tersebut untuk melindungi industri dalam negeri dan UMKM antara lain tekstil dan produk turunannya, akan tetapi ada beberapa produk yang sebaiknya diberikan pengecualian," ucap dia.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merasa khawatir dengan aturan pelarangan terbatas (lartas) impor bahan baku yang akan berlaku pada Maret 2024.

Adapun aturan lartas impor tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, industri hulu lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya, sehingga tetap perlu melakukan impor bahan baku produk tersebut.

"Apindo khawatir bahwa pelarangan terbatas yang tidak tepat berdasarkan sektoral industri akan menimbulkan gangguan rantai pasok di sejumlah industri dalam negeri," kata Shinta dalam keterangan tertulis, Senin (19/2/2024).

Shinta mengatakan, pihaknya memahami kepentingan besar pemerintah untuk meningkatkan industri dalam negeri menjadi landasan terbitnya Permendag Nomor 36/2023, dan telah dengan baik mengatur tata kelola impor yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas industri intermediate dan hilir.

Namun ia mengatakan, Apindo menemukan beberapa pasal terkait pembatasan importasi bahan baku dan bahan pembantu terdapat kapasitas domestik industri hulu yang sangat terbatas.

"Dalam beberapa butir HS Code ini kebijakan strategis perlu direvisi untuk mempermudah importasi bahan baku atau bahan pembantu," ujarnya.

Di sisi lain, Shinta berharap adanya pengaturan yang lugas dan penindakan yang tegas penegakan hukum dalam hal importasi produk jadi yang membanjiri pasar Indonesia secara ilegal.

Hal ini, kata dia, sudah sangat mengorbankan produk domestik seperti pakaian, sepatu, furnitur dan produk jadi lainnya yang merupakan hasil industri padat karya.

"Atas dasar ini Apindo sangat mengapresiasi pemerintah yang telah memberlakukan dengan tegas kembalinya sejumlah HS Code Post Border untuk dikembalikan ke Border," tuturnya.