Ekonom Sarankan Pemerintah Lebur Kemendag dan Kemenperin, Ini Sebabnya

Penggabungan tersebut menurut dia, karena kedua kementerian itu sering bertentangan dalam menentukan kebijakan seiring dengan target mereka yang berbeda.

“Misalnya begini, yang satu berpikir mana yang boleh ekspor-impor sementara yang satu harus mikir bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Sedangkan kita kan butuh sektor-sektor yang menciptakan lapangan pekerjaan kan, harusnya kita mikir perindustrian juga kan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

“Nah kalau tidak digabung akhirnya perdagangan memikirkan mana yang boleh dikaitkan impor tapi dari perindustrian harus berkaitan dengan industri sehingga sering bertentangan,” sambungnya.

Aviliani menilai apabila kedua kementerian itu digabungkan, kebijakan pun akan sejalan. Sehingga diharapkan kinerja perdagangan ataupun perindustrian di Indonesia bisa lebih sehat dan berkembang.

“Dulu sudah benar tuh digabungkan, bagus. Kalau sekarang dengan tidak digabungkan ini repot urusannya,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Kompas.com, kedua kementerian itu sempat digabungkan pada masa Presiden Soeharto tahun 1995, hingga masa kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur.