Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Ini Selisih Harga Tabung Gas Elpiji Subsidi Vs Non-Subsidi Per Kg

KOMPAS.com - Prilly Latuconsina menuai panen kritik di media sosial baru-baru ini. Hal itu dikarenakan artis sekaligus produser itu kedapatan menggunakan gas elpiji subsidi yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan usaha mikro.

Lewat unggahan di Instagram, Prilly Latuconsina mengklarifikasi asal muasal tabung gas subsidi itu bisa ada di dapur rumahnya dan ia gunakan saat memasak jelang Lebaran 2024.

Menurut pengakuannya, tabung gas subsidi tersebut merupakan pinjaman dari agen gas langganannya karena ketiadaan tabung gas non-subsidi. Ia pun mengaku tidak sadar dengan hal itu sampai melihat beragam komentar pedas netizen di akun Insragramnya.

Prilly Latuconsina menyatakan tak pernah ada niatan untuk menyembunyikan penggunaan tabung gas untuk masyarakat miskin itu. Ia pun mengaku sudah mengembalikan tabung gas subsidi tersebut ke agen langganannya tersebut.

Harga gas subsidi vs non-subsidi

Untuk diketahui saja, selisih harga gas elpiji subsidi dengan non-subsidi yang dijual di Tanah Air cukup jomplang. Hal inilah yang menjadi faktor tabung gas subsidi kemudian digunakan masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi.

Merujuk pada peraturan menteri ESDM, harga jual eceran (HJE) elpiji 3 kg di titik serah atau agen/penyalur adalah Rp 4.250 per kg atau Rp 12.750 per tabung.

Sejak 2008 hingga sekarang, harga itu tak berubah. Adapun di pangkalan, harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

Di tingkat pengecer atau warung-warung di Pulau Jawa termasuk Jabodetabek, harga isi ulang elpiji 3 kg berkisar Rp 19.000-Rp 21.000 per tabung.

Sementara itu mengutip Harian Kompas, harga gas LPG 5,5 kg dan 12 kg, lantaran bukan barang subsidi, ditentukan oleh Pertamina, mengacu pada harga gas acuan kontrak (CP) Aramco.

Artinya, harga jualnya akan dipengaruhi dinamika harga gas internasional. Bila harga gas global naik atau faktor lainnya seperti terjadi fluktuasi nilai tukar, Pertamina akan menyesuaikan harga gas non-subsidi yang dijualnya di Indonesia.

Harga gas elpiji 12 kg di tingkat agen pada 2015 ialah Rp 134.000 per tabung. Sekitar delapan tahun berselang, atau per 22 November 2023, untuk Pulau Jawa-Bali, juga di tingkat agen, harga elpiji 12 kg ialah 192.000 per tabung.

Adapun harga isi ulang Bright Gas elpiji 5,5 kg yang dijual di minimarket di Jabodetabek, saat ini, ialah Rp 105.000 dan Bright Gas elpiji 12 kg Rp 218.000 per tabung.

Dengan demikian, apabila dihitung per kilogramnya, maka harga gas elpiji Rp 19.000 untuk tabung isi 5 kilogram, dan Rp 18.000 untuk tabung isi 12 kg.

Untuk perbandingan harganya, apabila menggunakan asumsi harga tabung gas subsidi 3 kilogram Rp 19.000, maka harga gas Bright Gas 5,5 kg memiliki selisih harga Rp 12.600 untuk setiap 1 kilogramnya.

Berikutnya apabila dibandingkan dengan tabung gas non-subsidi Bright Gas 12 kilogram, maka selisihnya adalah Rp 11.600 untuk setiap 1 kilogramnya.

Pertamina ancam tutup agen

Sebelumnya PT Pertamina (Persero) akan memberlakukan langkah tegas berupa penutupan terhadap agen atau pangkalan yang menjual elpiji 3 kilogram tanpa menggunakan KTP.

“Apabila dia (agen atau pangkalan) juga menjual tanpa NIK itu gampang kita deteksi dan tentu ada tindakan yang tegas dari Pertamina terhadap pangkalan yang melakukan pelanggaran itu dan itu pasti kita tutup,” kata Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Alfian Nasution di Jakarta dikutip dari Antara.

Dia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menutup setiap pangkalan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dimana, pembelian elpiji3 kg wajib menggunakan KTP.

Ia menerapkan pendataan secara digital untuk memperketat sistem pengawasan pembelian tabung gas elpiji 3 kg mulai di pangkalan hingga ke pengecer sehingga pendistribusian tepat sasaran.

“Ini kan sistem digitalisasi dan tracing-nya gampang. begitu ada pangkalan yang tidak melaksanakan seperti yang sudah kita instruksikan, itu langsung terdeteksi,” jelas Alfian.

Menurutnya, dengan sistem digitalisasi memungkinkan deteksi cepat terhadap pangkalan yang melanggar aturan. Pangkalan yang tidak mematuhi instruksi akan terdeteksi, dan tindakan tegas akan diambil, termasuk penutupan pangkalan yang melakukan pelanggaran.

Alfian menekankan pentingnya penggunaan KTP dan NIK sebagai langkah untuk memastikan ketepatan sasaran distribusi subsidi elpiji 3 kg.

Pertamina juga merencanakan pemasangan aplikasi merchant di warung untuk memantau dan mengontrol pembelian elpiji 3 kg. Hal ini akan memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dan terkoneksi dengan sistem data Pertamina.

“Warung ini akan kita buat seperti perpanjangan dari pangkalan dimana kita juga akan memasang merchant apps di situ. Begitu merchant apps-nya ada berartikan data yang di handphone si penjual itu akan terkoneksi ke data P3KE maupun data on demand yang sudah kita tambahkan di sana,” ucap Alfian.

Ia menuturkan dengan pemasangan merchant apps, setiap transaksi dapat terkoneksi dengan data Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan data on demand, memastikan pembelian yang tepat dan tercatat.

Alfian menambahkan dengan sistem digitalisasi, Pertamina dapat dengan mudah mendeteksi pangkalan yang tidak mematuhi instruksi yang telah diberikan.

“Sehingga kita bisa juga mengontrol pembelian di situ, jadi mereka tetap bisa melakukan pembelian di sana di sepanjang merchant apps-nya ada di sana dan kita koneksi ke sistem data kita,” tambah Alfian.

Mulai 1 Januari 2024, pembelian elpiji 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG tertentu yang telah terdata.

Bagi pengguna elpiji 3 kg yang belum terdata atau ingin memeriksa status pengguna, wajib mendaftar atau memeriksa data diri di sub-penyalur atau pangkalan resmi sebelum melakukan transaksi.

Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk pelaksanaan transformasi pendistribusian elpiji 3 kg tepat sasaran.

Kebijakan ini bertujuan agar besaran subsidi yang terus meningkat dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau tepat sasaran.

Kementerian ESDM mencatat dari 2020-2022, realisasi volume elpiji subsidi terus meningkat rata-rata sebesar 4,5 persen. Sedangkan realisasi elpiji non-subsidi rata-rata mengalami penurunan sebesar 10,9 persen.

Berdasarkan tren penyaluran LPG subsidi, prognosa volume penyaluran elpiji subsidi di 2023 sebesar 8,22 juta metrik ton (MT).

Namun dengan adanya transformasi pendistribusian elpiji 3 kg Tepat Sasaran, realisasinya bisa ditekan menjadi 8,07 juta MT meskipun masih melebihi kuota yang ditetapkan untuk 2023.

Hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi yang terus meningkat dari sekitar 3 persen di 2021 menjadi sekitar 5 persen di 2023 akibat terjadinya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

https://money.kompas.com/read/2024/04/11/194638926/ini-selisih-harga-tabung-gas-elpiji-subsidi-vs-non-subsidi-per-kg

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke