Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya menyiapkan insentif impor bahan baku industri yang berasal dari Timur Tengah untuk mengamankan sektor industri dari dampak konflik Iran dan Israel baru-baru ini.

Agus mengatakan, insentif terutama diberikan pada sektor kimia hulu yang mengimpor bahan baku dari kawasan Timur Tengah.

"Solusi yang dirumuskan Kemenperin meliputi penyiapan insentif impor bahan baku industri yang berasal dari Timur Tengah karena adanya kemungkinan terganggu suplai bahan baku bagi industri dalam negeri, terutama pada sektor industri kimia hulu yang mengimpor sebagian besar bahan baku dari kawasan tersebut," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (18/4/2024).

Agus mengatakan, ada tiga hal yang terdampak dari situasi konflik tersebut yaitu, peningkatan harga energi, peningkatan biaya logistik, dan penguatan nilai tukar dollar AS.

Hal tersebut, kata dia, konsekuensi menjadi bagian dari perekonomian dan supply chain global.

"Relaksasi impor bahan baku tertentu juga dibutuhkan untuk kemudahan memperoleh bahan baku, mengingat negara-negara lain juga berlomba mendapatkan supplier alternatif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya," ujarnya.

Agus juga mengatakan, pihaknya akan mempercepat langkah-langkah pendalaman, penguatan, maupun penyebaran struktur industri, yang bertujuan untuk segera meningkatkan program substitusi impor.

Hal ini, kata dia, perlu didukung dengan memperketat ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mengantisipasi excess trade diversion dari negara lain ke Indonesia.

"Artinya, Kementerian/Lembaga harus lebih disiplin dalam pengadaan belanja barang dan jasa dengan menggunakan Produk Dalam Negeri," tuturnya.

Ia mengatakan, adanya risiko peningkatan harga energi dapat berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas dan daya saing subsektor industri. Karenanya, kebijakan HGBT sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produksi.

Agus juga mengimbau peningkatan penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction) untuk transaksi bilateral yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra.

Dengan kata lain, kata dia, nasabah Indonesia dan nasabah mitra dapat membayar atau menerima pembayaran dalam mata uang lokal tanpa melalui mata uang dollar AS.

“Langkah ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap hard currencies, terutama dollar AS, mengingat skala ekonomi dan volume perdagangan antar negara Asia terus meningkat, juga untuk meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah,” kata dia.

Selain itu, menurut Agus, upaya memperbaiki performa sektor logistik untuk mendukung pertumbuhan sektor industri juga perlu ditempuh.

Sepanjang kuartai I 2024, terjadi peningkatan pada indeks biaya logistik dunia yang merupakan dampak dari konflik Israel dan Hamas di Gaza. Kenaikan biaya logistik yang semakin tinggi akan tergantung pada ekskalasi konflik yang mungkin terjadi selanjutnya.

Sementara itu, saat ini Indonesia berada pada peringkat ke-63 dunia dan ke-6 di ASEAN untuk Logistics Performance Index (LPI), jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

"Artinya, biaya dan waktu penanganan logistik di Indonesia jauh lebih mahal dan lama bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia maupun di kawasan ASEAN," ujarnya.

Agus mengatakan, catatan lain adalah rasio pinjaman produktif di Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan pinjaman konsumtif juga menunjukkan perlunya mempermudah sektor industri untuk memperoleh kredit.

"Bila melihat kondisi di Tiongkok, kredit lebih banyak mengalir ke sektor produksi dibandingkan ke konsumsi," kata dia.

Lebih lanjut, Agus berharap, rasio kredit di Indonesia juga dapat bergeser dan didominasi oleh kredit produksi sehingga sektor industri bisa semakin berkembang. Namun demikian, Agus meyakinkan bahwa kondisi saat ini masih tenang dan terkontrol.

"Pelaku usaha tidak perlu mengkhawatirkan kondisi tersebut. Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat dan Pemerintah berupaya menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk menjaga sektor industri," ucap dia.