Kepala Otorita IKN Baru Bakal Dipilih Jokowi atau Prabowo? Ini Jawaban Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum menentukan nama calon pengganti kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Belum dipastikan juga nama baru pimpinan Otorita IKN akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Presiden terpilih periode 2024 - 2029 Prabowo Subianto.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, penunjukan dan pengangkatan kepala otorita IKN akan mengikuti ketentuan yang berlaku, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang IKN.

Dalam aturan itu disebutkan, kepala otorita IKN ditunjuk dan diangkat oleh presiden setelah berkonsutlasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketika ditanya apakah kepala otorita IKN baru bakal ditentukan Presiden Jokowi atau presiden terpilih Prabowo, Suharso tidak menjawab. Ia hanya bilang, pemerintah akan menjalankan ketentuan UU.

"Kita ikuti proses yang dikatakan UU," kata dia, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Lebih lanjut Suharso menyebutkan, saat ini pemerintah masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dan persiapan pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN.

Selama proses ini berlangsung, Otorita IKN bakal dipimpin oleh pelaksana tugas, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Kita kan mengejar sampai pindahannya yang secara bertahap dan pelaksanaannya 17 Agustus di IKN," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Kompas.com, Ketua DPR Puan Maharani menyarankan pemerintahan Presiden Joko Widodo mengajak bicara kubu presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memilih kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang definitif.

Puan berharap, pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari posisi kepala dan wakil kepala Otorita IKN tidak menghambat berjalannya pembangunan di kawasan ibu kota baru tersebut.

Di lain sisi, Puan mendorong pemerintah untuk mengungkap alasan pengunduran diri Bambang dan Dhony.

Ketua DPP PDI-P ini khawatir, sikap tertutup pemerintah dapat membuat investor semakin tidak tertarik untuk menanamkan modal mereka di IKN.

"Ya DPR berharap agar apa yang disampaikan oleh pemerintah ini bisa transparan, sehingga investor nantinya tidak kemudian semakin tidak tertarik untuk datang ke IKN, dan pelaksanaan IKN itu bisa berjalan sesuai dengan target-target dari pemerintah," ujar dia.

Sebagai informasi, Jokowi telah menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas kepala dan wakil kepala Otorita IKN.

Jokowi memastikan, pembangunan IKN akan terus berjalan meski Bambang dan Dhony mengundurkan diri.