Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rp 125 Juta untuk Masyarakat Miskin di Lamongan

Kompas.com - 22/07/2008, 15:53 WIB

LAMONGAN, SELASA - Pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Lamongan memberi hibah jaminan kesehatan daerah atau jamkesda untuk masyarakat miskin senilai Rp125 juta. Dana hibah senilai Rp 125 juta tersebut per Juni lalu telah digunakan sebesar Rp 50 juta guna membayar klaim rawat inap dan jalan masyarakat miskin di Lamongan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Lamongan terdapat sebanyak 434.383 jiwa dari 111.809 keluarga masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan. Jaminan tersebut berupa klaim kesehatan rawat jalan dan rawat inap.

Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dr Soegiri Lamongan Dr Herry Widijanto Selasa (22/7) menjelaskan ada perbedaan antara jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dengan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Jamkesda diperuntukkan bagi masyarakat miskin, sedangkan jamkesmas diperuntukkan bagi masyarakat sangat miskin yang masuk basis data Askeskin. "Pasien Jamkesmas klaimnya ditanggung oleh Departemen Kesehatan (pusat). Adapun klaim pasien jamkesda dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan," kata Herry.

Pemerintah Kabupaten Lamongan sejak tahun lalu memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk rawat jalan dan rawat inap bagi masyarakat miskin baik jamkesmas maupun jamkesda. Tahun ini kasus rawat jalan yang banyak ditangani Tuber Cullose (TBC), asma, radan g pernapasan, diare, demam berdarah, stroke, dan diabetes. RSD Dr Soegiri Lamongan menangani pengobatan masyarakat miskin dengan rujukan dari Puskesmas di Lamongan.

Pasien jamkesda harus menyertakan surat keterangan miskin dari perangkat desa. "Namun jika terdapat kasus darurat atau emergensi pasien jamkesda diberikan waktu selama 24 jam untuk segera melengkapi semua persyaratan administratifnya," jelas Herry.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com