Wapres Minta Rio Tinto Berdialog

Laporan Wartawan Persda Network Ade Mayasanto

JAKARTA, KAMIS - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak petinggi Rio Tinto untuk duduk bareng membahas permasalahan tumpang tindih izin Kuasa Pertambangan (KP) yang dikeluarkan Pemkab Morowali dan Konawe yang saat ini menjadi batu sandungan Perusahaan raksasa Rio Tinto tak kunjung memulai kontrak karya (KK).

"Soal kuasa pertambangan sudah dibicarakan, dan Wapres bilang tolong carikan solusi bagaimana, kita akan ikut lagi untuk berdialog supaya kita bisa mencari solusi yang baik bagi semua," kata Presdir Rio Tinto Indonesia Omar S Anwar usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (21/8).

Aplikasi KK proyek nikel bernilai 2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18 triliun ini sudah diajukan sejak 2000. Proyek mengalami penundaan lantaran alotnya perundingan Pemerintah Indonesia dengan Rio Tinto terkait materi KK dan masalah perpajakan. Rencana investasi semakin membelit untuk diselesaikan karena Pemkab Morowali dan Konawe mengeluarkan izin KP kepada grup Bintang Delapan.

Meski memastikan sudah membahas dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Omar enggan mengemukakan konsep penyelesaian masalah tersebut, termasuk penawaran pembagian wilayah. "Kita tidak bisa bilang, karena menghormati proses. Itu nanti kita harus duduk bersama, dan mencari yang terbaik untuk semua," ungkapnya.

Menurut dia, pihak Rio Tinto akan membeberkan perihal penyelesaian masalah tumpang tindih izin KP bila semua pihak bersepakat. "Kalau sudah mendekati rampung, kita jelaskan lagi. Apalagi masalah pajak sudah rampung dari sisi pemerintah. Jadi tinggal dokumen dengan pemda, dan kita harus datang ke sana, setelah itu baru ke parlemen," paparnya.

Proyek mercusuar Rio Tinto di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menurut rencana mulai beroperasi pada 2015, dengan menyedot tenaga kerja hampir 5000 pekerja. "Tentu ini akan menambah PDB pemerintahan setempat," tandasnya seraya mengemukakan, pihaknya akan menggelar training dan menyekolahkan sejumlah tenaga kerja daerah untuk menyukseskan penambangan nikel di area 73 ribu area hektar
kedua provinsi ini.

"Training akan ditingkatkan, dan diikutkan dalam penambangan," sergahnya.