Pengusaha Barang Sangat Mewah Bisa Pungut PPh

JAKARTA, RABU — Ada kabar kurang sedap bagi Anda yang terbiasa membeli barang dengan status barang mewah hingga sangat mewah.

Pemerintah lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menerbitkan kebijakan yang menetapkan wajib pajak (WP) badan yang diizinkan memungut pajak penghasilan (PPh).

Kebijakan itu dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.03/2008 dengan tajuk WP badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

PMK tertanggal 31 Desember 2008 dan mulai berlaku efektif 1 Januari 2009 yang KONTAN dapat ini menyebutkan, WP badan yang menjual lima jenis barang diizinkan sebagai pemungut PPh.

Ayat 1 Pasal 1 PMK 253/2008 menyebutkan, pemungut pajak yang dimaksud dalam Pasal 22 Ayat 1 huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah WP badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Adapun barang yang tergolong sangat mewah tersebut pertama adalah pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20 miliar. Kedua, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10 miliar. Ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10 miliar dan bangunnya lebih dari 500 meter pesegi.

Keempat, apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 m2. Kelima, kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang, kurang dari 10 orang berupa sedan, jip, sport utility vehicle (SUV), multi puporse vehicle (MPV), minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

Adapun teknis pemungutan pajak yang dimaksud, menurut ayat 2 PMK 253/2008, dilakukan pada saatn melakuakn penjualan barang yang tergolong sangat mewah. "Besarnya PPh sebagaiman dimaksud adalah 5 persen dari harga jual tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)," ujar Menteri Keuangan dalam PMK tersebut.

Lebih lanjut menurut ayat 3 pasal 2, PPh yang dibayarkan tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi WP yang melakukan pembelian barang yang tergolong sangat mewah. "Pajak yang di bayar pembeli dapat sebagai kredit pajak pada akhir tahun dalam SPT OP-nya," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Djoko Slamet Suryoputro kepada KONTAN, Selasa (27/1).

Nah agar bisa mengkreditkan pembayaran PPh saat penyerahan SPT tahunan maka WP orang pribadi itu mengantongi nomor pokok wajib pajak (NPWP)."Ini sesuai pasal 22, pembayar dimuka PPh OP dan hitung-hitungan akhir ada di SPT," imbuh Djoko.

Sementara itu Pasal 3 PMK 253/2008 menyebutkan, pemungut pajak wajib memberikan tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipungut setiap melakukan pemungutan.

Kemudian, pemungut pajak wajib menyetorkan PPh yang dipungut kepada kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan paling lama 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan surat setoran pajak.

Lalu, pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Djoko Slamet Suryoputro menjelaskan, Ditjen Pajak melalui KPP tempat pengusaha pemungut pajak berada bakal melakukan pengawasan. Dengan demikian, sang pemilik usaha barang sangat mewah tidak mangkir untuk menyetorkan PPh yang telah dipungutnya kepada Ditjen Pajak. "KPP nanti mengawasi penjual dan pembelinya," tegasnya.

Sementara itu, konsultan pajak Agus Susanto Lihin menilai, kebijakan baru mengenai PPh badan tersebut sangat baik untuk mendongkrak kepatuhan WP. "Catatan akhirnya nanti bagaimana dengan sistem pengawasan dan pembuktian Ditjen Pajak kalau sistem pajak baru dengan sistem online bisa dimanfaatkan," ujarnya.

Agus pun menyayangkan telatnya sosialisasi kebijakan yang mulai efektif pada 2009. "Jadi hanya WP yang memberi barang sangat mewah dan mendapatkan bukti pembayaran yang bisa restitusi," sambungnya.