Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski IMF Siapkan Triliunan Dollar AS, Indonesia Emoh Utang

Kompas.com - 06/04/2009, 09:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia tidak bakal menyia-nyiakan komitmen negara-negara anggota G-20 yang menganggarkan dana sebesar 1,1 triliun dollar AS untuk negara berkembang. Sebesar 750 miliar dollar AS dari anggaran itu merupakan tambahan modal buat Dana Moneter Internasional (IMF). Selanjutnya, IMF akan menyalurkan pinjaman pada negara-negara yang membutuhkan.

Komitmen dana itu juga akan mengalir melalui Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Dana tersebut untuk fasilitas pembiayaan ekspor impor serta  menyokong stabilitas anggaran dan neraca pembayaran negara-negara berkembang.

Komitmen itu tentu saja bisa menguntungkan Indonesia sebagai negara berkembang. Soalnya, dana siaga itu bisa membantu pembiayaan APBN, fasilitas perdagangan, sekaligus neraca pembayaran. Cuma, Indonesia mungkin baru memanfaatkan komitmen contingency fund atau dana darurat itu pada 2010. Alasannya, "APBN 2009 masih baik, begitu juga dengan cadangan devisa," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu, akhir pekan lalu.

Namun, Anggito memastikan, Pemerintah hanya menarik pinjaman itu dari lembaga keuangan di luar IMF. Maklum, mayoritas negara Asia masih ragu mengajukan utang lantaran pengalaman buruk saat mendapatkan pinjaman dari IMF saat krisis ekonomi 1997.

Anggota G-20 sudah meminta lembaga-lembaga multilateral tak mencari untung dengan mengutip bunga pinjaman yang tinggi. "Sudah disepakati segala bentuk pinjaman akan dibuat selunak mungkin. Sebab, dana ini sifatnya krisis dan counter cyclical," ujar Anggito.

Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahrial Loetan membenarkan, kemungkinan Pemerintah baru memanfaatkan komitmen itu tahun depan. Pasalnya, "Kami perkirakan, anggaran bakal agak sulit, seperti penerimaan dari sektor pajak serta minyak dan gas (migas) akan menurun," katanya.

Saat ini, Bappenas sedang menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 yang bakal disampaikan pada Presiden pada 13 April. Lembaga perencanaan pembangunan ini memakai angka-angka baseline yang tidak jauh berbeda dengan struktur APBN 2009.

Namun, Syahrial berharap pencairan pinjaman yang berasal dari komitmen G-20 itu, tidak menjadi isu politik lantaran ada IMF di sana sehingga bisa mengganggu pemerintahan berikutnya. "Kami sangat sensitif dengan IMF. Mudah-mudahan dengan reformasi IMF, semua menjadi lebih baik," ujarnya. (Hans Henricus , Uji Agung Santosa/Kontan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com