Saat Belanja Tak Sesuai Target

Itu artinya, terpangkas Rp 88 triliun dibanding APBN 2009, atau sekitar 7 kali anggaran stimulus fiskal infrastruktur pada 2009. Kemampuan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja lebih rendah lagi.

Kemampuan pemerintah menghimpun penerimaan pada 2010 sangat terbatas. Target penerimaan negara 2010 paling tinggi Rp 871,9 triliun. Ini jauh lebih rendah dibandingkan target pendapatan negara di APBN 2009, sebesar Rp 985,7 triliun.

Sri Mulyani memprediksi, tahun 2010 masih dibayangi risiko ekonomi sehingga pemerintah tidak bisa terlalu optimistis. Untuk menjaga agar bisa menopang daya beli masyarakat, pemerintah butuh tambahan dana untuk memberikan stimulus.

Jika nilai tukar rupiah terus tertekan, Indonesia akan menghadapi risiko utang yang lebih tinggi sehingga upaya menutup defisit, yang ditargetkan Rp 77,1 triliun, akan lebih berat.

”Harga minyak dan harga komoditas juga penuh ketidakpastian. Lifting (jumlah produksi minyak mentah yang siap dijual) sulit diprediksi. Sekali lifting turun, penerimaan dari migas akan turun,” papar Sri Mulyani.

Tak sekadar uang

Sebenarnya, bukan soal besarnya jumlah uang belanja pemerintah. Namun, bagaimana pengelolaan dana itu semakin transparan dan tertib.

Lima tahun berturut-turut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini pemeriksaan ”Tidak Memberikan Pendapat” (disclaimer) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Menurut Ketua BPK Anwar Nasution, LKPP persoalannya sama, yaitu tidak sesuai standar akuntansi pemerintah, lemahnya pengendalian internal, dan tidak patuh pada aturan perundang-undangan.

”Memang ada perbaikan pada beberapa departemen, tetapi sebagian besar belum. Belum ada kesungguhan dan upaya mendasar untuk memperbaiki,” kata Anwar. (Orin Basuki)