Anggaran Subsidi Energi Melonjak

Jakarta, Kompas - Anggaran subsidi BBM dan listrik naik cukup signifikan dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya, yakni dari Rp 67 triliun menjadi Rp 102,5 triliun. Penyebabnya, kenaikan harga minyak mentah Indonesia.

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (30/6). Rapat ini mengagendakan Laporan Semester I, Prognosa Semester II, dan Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2009.

Menurut Sri Mulyani, penyebab utama tingginya belanja subsidi adalah kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari perkiraan semula 45 dollar AS per barrel menjadi sekitar 61 dollar AS per barrel. Selain itu, volume bahan bakar minyak (BBM) pada semester kedua diperkirakan mencapai 18,8 juta kiloliter atau naik dibandingkan dengan volume pada semester I-2009, yakni 18 juta kiloliter.

Akibatnya, anggaran subsidi BBM naik dari proyeksi awal Rp 24,5 triliun menjadi Rp 54,3 triliun, atau melonjak 221,5 persen. Adapun subsidi listrik meningkat dari Rp 42,5 triliun menjadi Rp 48,2 triliun, naik 13,5 persen.

Meski demikian, pemerintah tidak mengungkapkan akan terjadi perubahan harga jual BBM di dalam negeri. Itu karena kenaikan anggaran subsidi masih bisa ditutup sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2008.

”Dengan demikian, total subsidi (baik energi maupun non-energi) pada akhir tahun 2009 akan mencapai Rp 160 triliun (129 persen terhadap proyeksi awal anggaran subsidi, yakni Rp 123,5 triliun),” ujar Sri Mulyani.

Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kantor Menko Perekonomian, Bayu Krisnamurthi mengatakan, pembentukan Desa Mandiri Energi (DME) yang bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif masih di bawah target. Awalnya, DME di sektor produktif ditargetkan di 2.000 desa, tetapi hingga Juni 2009 baru terealisasi 628 desa.

Pengembangan 628 DME tersebut telah menghemat BBM hingga 43,3 juta liter per tahun atau setara Rp 194,76 miliar. ”Sebenarnya ada 1.832 desa yang menggunakan tenaga surya, tapi itu terbatas rumah individu, belum produktif,” ujar Bayu.

Bahan mentah

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Arifin Rudiyanto menegaskan, ketersediaan energi di desa-desa tertinggal merupakan keharusan. Pengembangan desa tertinggal tidak cukup hanya membangun sarana fisik, seperti jalan dan jembatan, tanpa dilengkapi listrik.

”Pembangunan desa yang diberi infrastruktur jalan dan jembatan tanpa memberikan energi hanya akan membuat aliran barang atau produk pertanian mentah dari desa tersebut keluar kawasan. Ketersediaan energi memungkinkan terjadinya pengolahan bahan-bahan mentah itu sehingga ada peningkatan aktivitas ekonomi,” ujarnya. (OIN/MAS)