Presiden Jelaskan Kenapa Indonesia Masih Berutang

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pembiayaan dalam bentuk utang acapkali sering menjadi isu politik dan sekaligus perhatian publik. Oleh karena itu, secara khusus Presiden memberi penjelasan agak panjang terkait masalah defisit RAPBN yang diatasi dengan pembiayaan utang.

Penjelasan ini disampaikan Presiden Yudhoyono saat menyampaikan pidato pengantar pemerintah atas Rencana Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/8). 

"Perlu saya sampaikan, pemerintah memiliki komitmen yang nyata untuk penetapan kebutuhan tepat berkaitan dengan utang pemerintah yakni dengan senantiasa mengacu pada perinsip kehati-hatian dan asas manfaat," terang Presiden.

Dipaparkan, kebijakan seperti itu ditetapkan agar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk upaya mengatasi krisis ekonomi dewasa ini mendapatkan pembiayaan semestinya.

"Pemerintah juga senantiasa menjaga rasio utang terhadap pendapatan nasional dan kemampuan negara untuk membayarnya yang dalam perkembangan semakin baik angkanya. Kebijakan ini ditempuh dengan tentu saja sama sekali tidak mengorbankan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik kita," jelas Presiden.

Sebelumnya, persoalan utang luar negeri menjadi sorotan sejumlah pihak apalagi di masa kampanye pilpres lalu. Pemerintah banyak disorot terkait kebijakannya dalam utang luar negeri yang dinilai tidak memiliki kemandirian ekonomi.

Lebih jauh, terkait dengan pembiayaan defisit anggaran yang direncanakan sebesar 98 triliun atau 1,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan, pemerintah merencanakan menggunakan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sampai dengan Rp 107,9 triliun dan pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp -9,9 triliun.

"Dengan demikian, stok utang luar negeri kita menurun yang berarti ketergantungan kita kepada luar negeri juga terus menurun," ujar Presiden.

Dikatakan, defisit RAPBN 1,6 persen dari PDB dinilai masih cukup aman dan tepat bagi perekonomian.