Presiden: 2010, Rasio Utang Terendah sejak Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun 2010 diperkirakan akan menurun dari sekitar 57 persen pada tahun 2004, menjadi sekitar 30 persen pada tahun 2010.

"Kita patut bersyukur bahwa angka ini adalah rasio utang terendah sejak era reformasi," kata Presiden Yudhoyono dalam Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2010 dan Nota Keuangan di depan rapat paripurna luar biasa DPR-RI di Gedung MPR/DPR di Jakarta, Senin (3/8).

Menurut Kepala Negara, penurunan rasio utang pemerintah itu akan makin memperkuat struktur ketahanan fiskal, sejalan dengan tujuan untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Selain itu, lanjut dia, penurunan rasio utang itu juga membuktikan tekad bangsa untuk membangun Indonesia dengan semaksimal mungkin menggunakan sumber daya sendiri. 

"Dengan demikian, suatu saat nanti kita dapat bangga menyampaikan kepada generasi penerus, anak cucu kita, bahwa kita mewariskan negara dengan kekayaan yang makin meningkat, kemakmuran yang lebih merata, dan utang yang makin kecil atau bahkan tidak ada," ujarnya.

Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang nyata dalam menetapkan kebijakan yang tepat berkaitan dengan utang pemerintah, dengan senantiasa mengacu kepada prinsip kehati-hatian dan asas manfaat. "Kebijakan ini ditetapkan agar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk upaya mengatasi krisis ekonomi dewasa ini, mendapatkan pembiayaan semestinya," katanya.

Pemerintah, kata Presiden, juga senantiasa menjaga rasio utang terhadap pendapatan nasional dan kemampuan negara untuk membayarnya, tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik. Dengan penurunan rasio utang luar negeri maka ketergantungan terhadap luar negeri juga menurun.

Presiden mengatakan, dalam mengatasi krisis global kali ini pemerintah berketetapan untuk tidak menggunakan bantuan dana IMF sebagaimana yang kita lakukan dalam krisis 1998 dan telah mengupayakan kerja sama pendanaan siaga yang lebih bermartabat dan tetap menjamin kedaulatan ekonomi nasional. 

"Kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2010 tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tingkat kemandirian dan mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan luar negeri, namun juga ditujukan untuk mendorong pengelolaan utang yang berhati-hati, terencana, transparan, dan akuntabel," jelasnya.

Dalam pidato itu Kepala Negara juga mengemukakan mengenai defisit anggaran yang direncanakan sebesar Rp 98,0 triliun atau 1,6 persen terhadap PDB dalam RAPBN tahun 2010. Pemerintah merencanakan untuk menggunakan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sekitar Rp 107,9 triliun, dan pembiayaan luar negeri neto diperkirakan sebesar negatif Rp 9,9 triliun untuk memenuhi defisit itu.