Rp 15 triliun untuk Injeksi Tiga Bank BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Boediono akhirnya buka suara terkait bola panas Bank Century. Di hadapan Panitia Khusus Hak Angket DPR Bank Century, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu menyatakan tidak pernah membela satu bank tertentu. "Disposisi saya untuk menyelamatkan satu bank tertentu tidak pernah ada," kata Boediono di Gedung DPR, Selasa (22/12).

Boediono menambahkan, semua keputusan diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI. "Dan segala kebijakan RDG adalah untuk kepentingan industri perbankan secara keseluruhan," ujarnya.

Menurut Boediono, dampak krisis di akhir 2008 sempat membuat banyak bank khawatir. Di saat krisis, yang paling menderita adalah bank-bank menengah dan kecil.  Maklum, sejak September 2008, dana simpanan masyarakat terus turun. Dana itu menguap ke luar negeri atau ke bank-bank besar. "Sebagian nasabah bahkan menarik simpanan dan menaruh dana itu dalam safe deposit box karena takut banknya ditutup," katanya.

PUAB macet

Kesulitan itu diperparah olah macetnya transaksi di pasar uang antarbank (PUAB) yang merupakan sumber pendanaan jangka pendek bagi bank. Nilai surat utang berharga, termasuk Surat Utang Negara, yang banyak dipegang bank kala itu juga merosot.

Boediono mengungkapkan, dampak krisis ikut menekan bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, pada Oktober 2008, ada tiga bank BUMN yang meminta bantuan likuiditas.

Pernyataan Boediono juga dibenarkan Sofyan Djalil, mantan Menteri Negara BUMN di kabinet 2004-2009. Sofyan menuturkan, yang mengajukan bantuan likuiditas di masa itu adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan  PT Bank BNI Tbk. "Masing-masing bank memperoleh bantuan likuiditas Rp 5 triliun," kata Sofyan.

Di masa itu, Indonesia menderita capital outflow terbesar di kawasan Asia Tenggara karena tidak adanya blanket guarantee (penjaminan penuh). "Karena keringnya likuiditas antar bank dan kepercayaan nasabah makin menurun, bank BUMN juga mengalami kesulitan likuiditas," kata Sofyan.

Direktur Utama BRI Sofyan Basir, dan Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo, mengakui BRI dan BNI masing-masing menerima pinjaman dari pemerintah.  "Pinjaman itu bukan berasal dari anggaran, tetapi diambil dari uang pemerintah di BI," ujar Sofyan, Selasa (22/11). BRI menggunakan bantuan likuiditas itu untuk memperkuat cadangan modal.

"Pemerintah membantu agar kami tidak perlu mencari pinjaman dari luar negeri," tutur Gatot. Pinjaman pemerintah memungkinkan BNI memenuhi komitmen kredit infrastruktur, tanpa harus terganggu likuiditasnya.  (Andri Indradie/Kontan)