Kontrak Kapal Habis, Warga Terancam Terisolasi

SURABAYA, KOMPAS.com - Masa kontrak dua kapal perintis, yaitu Kapal Motor Penumpang Amukti Palapa dan Kapal Motor Penumpang Padi habis per 31 Desember 2009. Akibatnya, warga di delapan pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Madura terancam terisolasi.

Kepala Bidang Angkutan Laut Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jatim Bambang Jatmiko mengatakan, dengan habisnya masa kontrak Kapal Motor Penumpang (KMP) Amukti Palapa dan KMP Padi pada akhir Desember 2009, maka praktis jalur distribusi bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep terhenti.

Dua kapal perintis KMP Amukti Palapa dan KMP Padi melayani angkutan laut ke Pulau Masalembu, Pulau Keramean, Pulau Sapudi, Pulau Sapeken, Pulau Pagerungan Besar, Pulau Pagerungan Kecil, Pulau Kangean, dan Pulau Sepanjang.

"Proses lelang membutuhkan waktu hingga satu bulan lebih sehingga arus distribusi kebutuhan pokok ke pulau-pulau tersebut akan terhambat. Permasalahan ini setiap tahun selalu terulang tapi tak pernah ada solusi tepat," ucap Bambang, Minggu (3/1/2010) di Surabaya.

Kosongnya angkutan kapal perintis ke wilayah kepulauan menjadi persoalan serius. Masalahnya, antara bulan Januari hingga Februari ketinggian gelombang laut di sekitar perairan Masalembu mencapai tiga meter hingga empat meter sehingga kapal-kapal umum tanpa spesifikasi khusus akan sulit melintas.

Tak tertarik

Menurut Bambang, selama ini tak banyak operator kapal yang tertarik mengikuti proses lelang operasional kapal perintis. Selain keuntungan usaha yang sedikit, operator juga harus mengoperasikan kapal perintis dengan spesifikasi tipe coaster (mampu memecah gelombang) dengan kekuatan antara delapan knot hingga 10 knot per jam.

Selama ini, dua kapal perintis KMP Amukti Palapa dan KMP Padi berangkat dari dua pelabuhan berbeda, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi. Keduanya menempuh waktu berlayar selama 12 hari dalam satu rute pelayaran ke pulau-pulau terluar di Jatim.

Meskipun para operator mendapatkan bantuan subsidi public service obligation (PSO) dari pemerintah tapi hanya sedikit operator yang mau mengikuti lelang. Setiap tahun, hanya sekitar lima operator yang mendaftarkan diri, ujarnya.

Kontrak tahun jamak