Dituduh Antineolib, Jumhur Terancam Diberhentikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat terancam diberhentikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, ia diduga turut terlibat dalam aksi gerakan antineolib pada 28 Januari lalu, baik di Jakarta maupun di sejumlah daerah.

Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia (DPN-SBMI) Miftah Farid di Jakarta, Kamis (18/2/2010). Miftah mengaku mendengar isu pemberhentian Jumhur dari banyak kalangan, di antaranya lingkungan aktivis buruh migran.

Menurut Miftah, Jumhur yang juga aktivis buruh dan Koordinator Koalisi Kerakyatan untuk SBY saat pilpres lalu itu diduga menjadi bagian penting di balik pengerahan ribuan massa elemen buruh, tani, pemuda, dan mahasiswa pada aksi serentak di sejumlah kota.

Menurut Miftah, akibat terjadinya aksi 28 Januari itu kemudian memunculkan rumor kuat mengenai pencopotan Jumhur selaku Kepala BNP2TKI dalam waktu segera. Padahal, kata Miftah, Jumhur sebenarnya tidak ikut pada aksi yang juga dilakukan oleh kawan-kawan seperjuangannya. Namun, Miftah tidak membantah aksi gerakan antineolib terhadap unsur-unsur pemerintah SBY memiliki kesamaan sikap dengan sosok Jumhur yang konsisten membela orang kecil.