Konversi Minyak Tanah: BPK Temukan Penyimpangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji yang dilakukan oleh pemerintah diduga sarat dengan penyimpangan. Hal tersebut terungkap dalam audit pendahuluan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Menurut anggota BPK, Ali Masykur Moesa, pihaknya menemukan masih maraknya penyimpangan dalam program konversi ke elpiji karena penetapan sasaran yang tidak tepat. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci jumlah penyimpangan tersebut.

"Saya melihat ada penyimpangan tentang cara untuk menentukan sasarannya itu. Nah, berapa jumlahnya kemudian distorsinya di mana, intensitasnya bagaimana, ini sedang kami lakukan pengauditannya," ujarnya di sela-sela acara Audit Planning Meeting INTOSAI Development Initiative (IDI) Transregional Programme for Public Debt Management Audit (IDI-TPDMA) di Hotel Crown Plaza, Jakarta, Selasa (23/3/2010).

Hal lain yang dianggap menyimpang, kata Ali Masykur, terkait temuan adanya tabung elpiji konversi yang diperjualbelikan.

"Dalam pandangan saya, konversi minyak ke tabung itu ada juga yang diperjualbelikan di lapangan," ujarnya.

Meski demikian, Ali Masykur mengapresiasi program konversi minyak tanah ke elpiji yang dilakukan sejak tahun 2007 itu. Menurutnya, program tersebut mampu mengurangi tingkat subsidi yang meringankan APBN.

"Yang jelas kebijakan sudah menemukan sesuatu yang positif karena akan mengurangi tingkat subsidi dan akan meringankan beban APBN kita," ungkapnya.

Dijelaskan Ali Masykur, proses audit yang dilakukan BPK tersebut akan selesai pada semester II tahun ini. Nantinya, hasil temuan BPK ini bakal dilaporkan ke DPR.

"Semester II ini sudah selesai, karena ini kan prosesnya sejak 2007," ujarnya.