Tensi Politik Pasca-perginya Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak melihat dampak yang terlalu signifikan terhadap tensi politik Indonesia dengan keputusan mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Dampaknya cuma minimal.

"Minimal bagi beberapa pihak yang menjadikan itu sebagai titik serangan itu bisa terjadi," ungkapnya dalam Diskusi Mingguan Polemik di Warung Daun Cikini, Sabtu (8/5/2010).

Namun, Anas menyadari bahwa tensi politik tak hanya ditentukan oleh dinamika satu atau dua orang, tetapi kekuatan di dalam dan di luar DPR. Anas juga melihat mundurnya Sri Mulyani untuk berkarya di World Bank merupakan prestasi putri bangsa. Persoalan rekomendasi Pansus Century juga tak perlu dipersoalkan panjang lebar karena status Sri Mulyani bukan tersangka dan terdakwa.

"KPK kan katakan enggak ada halangan apa pun kalau Sri Mulyani tidak ada di Indonesia. Tapi yang perlu kita pikirkan bagaimana prestasi Sri Mulyani bisa dilanjutkan penggantinya, lalu bagaimana ekonomi kita yang stabil bisa dipertahankan oleh pengganti yang dipercaya SBY," ungkapnya.

Pengamat Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, kepergian Sri Mulyani justru memiliki dampak yang sangat panjang dengan memberikan angin yang luar biasa untuk menciptakan stabilitas politik di DPR.

"Terjadi elite settlement antara SBY dan Golkar. Dijadikannya Aburizal Bakrie sebagai komandan koalisi menggantikan Hatta Rajasa. Ini menaikkan nilai tawar Golkar. Ini menunjukkan betapa cerdasnya politisi Golkar dan lugunya politisi partai lain," tuturnya.