Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Minta Kenaikan TDL Ditunda

Kompas.com - 28/06/2010, 17:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Daerah meminta agar pemerintah menunda kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen yang akan efektif per 1 Juli mendatang.

Wakil Ketua DPD Ratu Hemas mengatakan, kenaikan itu akan membebani masyarakat, terutama menjelang puasa dan hari raya Idul Fitri. "DPD ingin mendukung penundaan kenaikan TDL per 1 Juli. Dan kenaikan TDL dilakukan setelah berlalunya hari raya Idul Fitri. Sebab bagi UMKM, kenaikannya cukup tinggi sehingga akan terasa sekali," kata Ratu, dalam jumpa pers di Gedung DPD, Jakarta, Senin (28/6/2010).

Sikap ini merupakan hasil rapat pimpinan DPD dengan para pimpinan Komiter I, II, III, dan IV. Hemas menambahkan, pemerintah juga hendaknya melakukan evaluasi terhadap pasokan gas bagi PLN. "Jika tidak, maka pemerintah sama saja melakukan pembiaran terhadap apa yang dilakukan PLN. Perlu dihitung lagi," ujarnya.

Ketua Komite II DPD yang membidangi energi dan sumber daya alam, Bambang Susilo, mengatakan, penundaan itu untuk lebih menajamkan masukan dari masyarakat atas rencana tersebut.

Untuk menjaring aspirasi masyarakat di semua provinsi, DPD sudah mengeluarkan imbauan kepada seluruh anggotanya untuk mengadakan rapat kerja dengan pemerintah provinsi daerah yang ia wakili mengenai kenaikan TDL.

Rencananya, rapat kerja akan dilakukan pada tanggal 7 Juli mendatang. "Kami sudah membuat imbauan kepada anggota DPD di seluruh Indonesia bahwa tanggal 7 Juli 2010 akan diadakan pertemuan dengan gubernur, bupati, dan wali kota serta PLN setempat untuk menyerap aspirasi masyarakat," terang Bambang.

Hasil penyerapan aspirasi ini akan dibawa pada Sidang Paripurna DPD pascareses pada 13 Juli mendatang. Oleh karena itulah, DPD meminta penundaan. Wakil Ketua DPD Laode Ida menambahkan, kenaikan TDL akan dirasakan terutama oleh masyarakat di daerah yang kondisinya berbeda-beda. "Di daerah itu masih banyak keluhan sering mati listrik, tiba-tiba sudah dinaikkan. Jadi, kita tunggu masukannya seperti apa dan solusinya seperti apa," ujar Laode.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com