Presiden: Kurangi Utang Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pengurangan pembiayaan baru dari luar negeri berbentuk utang sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mari kita kurangi sumber pembiayaan baru dari luar negeri," kata Presiden ketika membuka rapat terbatas bidang ekonomi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/7/2010).

Kalaupun harus menggunakan pembiayaan luar negeri, Presiden meminta tidak memilih opsi utang, melainkan opsi hibah atau pemutihan utang.

Presiden mencontohkan, saat ini pemerintah sedang menjalin kerja sama dengan Norwegia terkait rencana pemberian hibah kepada Indonesia sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9 triliun.

Kepala Negara juga mengusulkan opsi pemutihan. Hal itu telah diterapkan dalam kerja sama Indonesia dengan organisasi internasional Global Fund dan sejumlah negara.

Pemutihan utang memberikan kesempatan kepada negara berutang untuk mengalihkan kewajiban membayar utang ke dalam berbagai kegiatan lain untuk kepentingan negara tersebut. "Uang itu untuk keperluan kita juga," kata Presiden.

Saat ini, pemerintah sedang merintis kerja sama dengan Australia dan beberapa negara Eropa untuk menerapkan mekanisme tersebut.

Pada kesempatan itu, Presiden berharap rasio utang terhadap pendapatan nasional dalam APBN semakin turun. Dengan demikian, anggaran nasional akan semakin sehat.

Presiden menegaskan, APBN harus dikelola dengan baik. Krisis suatu negara bisa disebabkan oleh pengelolaan APBN yang tidak baik, terutama karena tingginya defisit dan rasio utang yang tidak sehat.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan penerimaan negara sesuai dengan potensi penerimaan yang seharusnya diterima. Kemudian, pemerintah juga perlu memikirkan pembelanjaan itu secara baik sehingga tidak semakin membebani keuangan negara.