Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bingung Membangun Infrastruktur

Kompas.com - 18/08/2010, 08:53 WIB

Berbagai formula dirumuskan, sebagian tidak baru dan sudah seharusnya sejak lama diimplementasikan. Sebagian lagi terobosan baru yang didambakan implementasinya.

Dalam RAPBN 2011, dialokasikan belanja modal Rp 121,7 triliun atau 28 persen lebih tinggi daripada perkiraan realisasi tahun 2010. Meski demikian, sasaran infrastruktur yang akan dibangun lebih banyak untuk proyek rehabilitasi.

Anggaran yang realistis

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebutkan, belanja modal itu antara lain digunakan untuk membangun jaringan rel kereta api 85 kilometer (km) jalur ganda dan peningkatan kondisi jalur kereta api 126 km.

Selain itu, juga akan digunakan untuk pengembangan dan rehabilitasi 118 bandara, membangun 14 bandara baru, membangun transmisi listrik sepanjang 1.558 km dan gardu induk 1.280 megavolt ampere, serta meningkatkan mutu hunian layak di 1.500 desa.

Sementara berbagai proyek bernilai besar masih berharap pada kontribusi sektor swasta. Dari kebutuhan investasi infrastruktur senilai Rp 1.500 triliun dalam lima tahun ke depan, pemerintah hanya sanggup mendanai Rp 500 triliun atau Rp 100 triliun per tahun.

Proyek besar, seperti monorel dan subway, terabaikan karena proyek infrastruktur dasar pun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Meskipun ada dana Rp 100 triliun per tahun, nyatanya pemerintah tidak sanggup mendahulukan penyelesaian monorel dan subway.

Keterbatasan anggaran akhirnya menjadi penyebab awalnya. Meskipun penerimaan negara mulai menembus Rp 1.000 triliun atau tepatnya Rp 1.086,4 triliun pada 2011, tetap tidak mampu menutup semua kebutuhan belanja negara yang sebesar Rp 1.202 triliun itu.

Akibatnya, pemerintah masih perlu berutang Rp 209 triliun tahun depan untuk menutup kekurangan dana belanja plus membayar obligasi negara dan pinjaman luar negeri yang jatuh tempo.

Andalan satu-satunya untuk menarik dana infrastruktur swasta adalah mekanisme PPP. Namun, untuk mekanisme PPP ini, pemerintah masih mencari- cari formatnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com