Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Investasi Infrastruktur Dijamin Tak Ribet?

Kompas.com - 18/08/2010, 11:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menjamin percepatan realisasi investasi penyediaan infrastruktur dalam konteks Public Private Partnership melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Koordinasi Fasilitas dan Dukungan Pelaksanaan Percepatan Realisasi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di kantor Bappenas, Rabu (18/8/2010).

Penandatanganan yang dilakukan Menkeu Agus Martowardojo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan ini disaksikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Meteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa.

Dalam sambutannya, Armida mengatakan, nota kesepahaman ini merupakan dasar pembagian tugas di antara ketiga kementerian/lembaga untuk menjalankan Public Private Partnership (PPP) dengan mengoordinasikan kerja sama pemerintah dan swasta.

"MoU ini intinya kesepakatan antara Menkeu, Bappenas, dan BKPM, bagi-bagi tugas sehingga persiapan PPP infrastruktur ini terkoordinasi lebih baik dalam fungsinya masing-masing, sebagai back office dan front office," tuturnya.

Fungsi front office dijalankan oleh BKPM yang langsung berurusan dengan para investor dan calon investor. Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan, penyederhanaan sangat diperlukan untuk membuat gol suatu proyek infrastruktur dan BKPM agar siap menjadi front office. "Penyederhanaan perlu sehingga, ketika datang, mereka hanya menangkap one point of contact, baik untuk memulai maupun untuk komplain. Tak hanya pemasaran dan pengemasan, kami siap untuk menyikapi dan menanggapi komplain," katanya.

Sementara itu, Armida menegaskan bahwa Bappenas mengambil peran back office untuk menggodok berbagai kebijakan dan peraturan. PPP book yang digodok di dapur Bappenas menjadi pagar penentuan dan pemrosesan proyek yang akan digolkan, yang perlu dijamin pemerintah ataupun dilepas ke swasta dalam konteks PPP.

"Kami juga susun kebijakan perencanaan PPP, melakukan forum regional dan BKPM, serta sosialisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan kementerian/lembaga dan daerah," ungkapnya.

Armida menambahkan, Bappenas juga melakukan koordinasi dengan mitra pembangunan dalam menyediakan bantuan teknis kerja sama pemerintah dan swasta serta memfinalisasi daftar proyek infrastruktur yang siap ditawarkan.

"Bappenas akan sampaikan daftar dan dokumen pendukung untuk diproses lebih lanjut sehingga proyek-proyek yang ready to offer akan difasilitasi lebih lanjut oleh BKPM," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

Whats New
Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

Whats New
Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Whats New
IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

Whats New
Membandingkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun dengan Pembangunan IKN

Membandingkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun dengan Pembangunan IKN

Whats New
Badan Bank Tanah Targetkan Peningkatan Aset Lahan 23.000 Hektar Tahun Ini

Badan Bank Tanah Targetkan Peningkatan Aset Lahan 23.000 Hektar Tahun Ini

Whats New
Surge dan Arsari Group Sepakati Kerja Sama Penyediaan Akses Internet Masyarakat

Surge dan Arsari Group Sepakati Kerja Sama Penyediaan Akses Internet Masyarakat

Whats New
2 Solusi Lupa PIN ATM BNI, Bisa dari HP Antiribet

2 Solusi Lupa PIN ATM BNI, Bisa dari HP Antiribet

Spend Smart
Mandiri Energi, Dusun di Cilacap Ini Andalkan Listrik dari Tenaga Surya

Mandiri Energi, Dusun di Cilacap Ini Andalkan Listrik dari Tenaga Surya

Whats New
Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

Whats New
Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

Whats New
Bank Tanah Siapkan 150 Hektar di IKN untuk Polri

Bank Tanah Siapkan 150 Hektar di IKN untuk Polri

Whats New
Bank Tanah Sediakan 1.750 Hektar untuk Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

Bank Tanah Sediakan 1.750 Hektar untuk Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

Whats New
2 Cara Ganti PIN ATM BCA, Bisa lewat HP?

2 Cara Ganti PIN ATM BCA, Bisa lewat HP?

Spend Smart
Akhiri Dugaan Monopoli, KPPU Terima Perubahan Antarmuka Jasa Logistik di Aplikasi Shopee

Akhiri Dugaan Monopoli, KPPU Terima Perubahan Antarmuka Jasa Logistik di Aplikasi Shopee

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com