Penyuluh Lapangan Elpiji 3 Kilogram Dibentuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi membentuk tenaga penyuluh lapangan penggunaan elpiji 3 kilogram yang akan diterjunkan di 15 provinsi. Hal ini untuk meningkatkan sosialisasi tata cara penggunaan elpiji yang baik dan benar kepada masyarakat sehingga kecelakaan ledakan gas elpiji bisa diminimalkan.

Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh dalam siaran pers pembukaan acara Pembentukan Dan Pelatihan Tenaga Penyuluh Lapangan Penggunaan LPG di Hotel Bumikarsa, Jakarta, Kamis (26/8/2010).

Pada acara ini turut serta hadir Menteri Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Kabareskrim Mabes Polri Ito Sumardi, dan beberapa pejabat terkait.

Acara ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Menko Kesra pada 30 Juni 2010 tentang pembentukan Satuan Tugas Sosialisasi dan Edukasi Intensifikasi Pengawasan Pelayanan Edukasi dan Komunikasi Publik. Para peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat yang kemudian dap at mensosialisasikan tata cara penggunaan LPG yang baik dan benar pada masyarakat.

Dalam sambutannya, Menteri ESDM mengatakan, konversi dari minyak tanah ke LPG mengajak masyarakat Indonesia melalui salah satu lompatan teknologi sehingga dibutuhkan pengawalan bagi masyarakat, sehingga teknologi ini dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat luas.

"Rencananya, ada beberapa gelombang pelatihan, satu gelombangnya terdiri dua kelas yang satu kelasnya ada 40 peserta. Satu penyuluh diharapkan dapat memberi penyuluhan lagi pada 40 orang dan terus-menerus secara berantai sehingga mencapai target dan mencakup seluruh propinsi yang melaksanakan program konversi minyak tanah ke elpiji secara bertahap, berjenjang dan menyeluruh," papar Menteri.

Untuk itu, pemerintah menyediakan alokasi anggaran penyuluhan lapangan penggunaan elpiji sebesar Rp 15 miliar yang diambil dari APBN. "Anggaran itu untuk kegiatan sosialiasi di 15 provinsi yang terdiri dari 200 kabupaten atau sekitar 30.000 desa. Sosialisasi ini akan terus ditingkatkan," ujarnya.

Menko Kesra Agung Laksono dalam siaran pers menambahkan, terkait permasalahan kerusakan pada segel karet, selang, regulator, dan katup , pemerintah memberi bantuan dengan menjual alat-alat itu sesuai harga pabrik yakni Rp 35.000. "Di pasaran, total komponen itu dijual dengan harga mencapai Rp 100.000. Pemerintah hanya menjual paket komplit Rp 35.000," kata Agung Laksono.