Tugas Menteri Bukan Membebani Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, banyak permasalahan yang ditudingkan kepada pemerintah seharusnya bisa diselesaikan di tingkat menteri. Para menteri, harus mengedepankan kecakapan, profesionalitas dan loyalitas dalam pekerjaannya. Ketidakcakapan menteri dinilai hanya akan membebani Presiden. Pernyataan Anas ini dilayangkannya kepada para menteri yang berasal dari partai politik.

"Baru kemudian mikir urusan partai. Tugas menteri itu membantu Presiden, bukan membebani Presiden," kata Anas, saat mengisi diskusi "Evaluasi Setahun SBY-Boediono", di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/10/2010).

"Catatan saya, masalah-masalah yang muncul sebenarnya bisa selesai di tingkat menteri. Tapi harus lari ke Presiden karena daya tahan menteri untuk mengatasinya tidak kuat," lanjutnya.

Selama ini, komunikasi publik pemerintah juga dinilai kurang berjalan baik. Padahal, menurut Anas, banyak capaian yang seharusnya bisa dikelola dan membangun persepsi positif publik terhadap pemerintah.

"Public relations dari pemerintah tidak terlalu baik. Mengapa saya katakan kurang? Banyak prestasi, capaian, achievement yang bisa dikelola untuk menjadi awareness publik banyak. Menurut saya, PR itu menentukan," ujarnya.

Tidak berjalannya komunikasi publik yang baik mengakibatkan hal-hal yang muncul ke publik adalah kekurangan, kelemahan dan ketidakberhasilan pemerintah.

"PR menjadi penting. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kita tidak punya Departemen Penerangan. Karena itu tugas PR tidak spesifik pada kementerian tertentu. PR menjadi tugas semua dalam institusi pemerintah," kata Anas.