Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Hentikan Polemik Krakatau Steel

Kompas.com - 10/11/2010, 15:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, sudah saatnya polemik dalam penetapan harga saham perdana atau IPO PT Krakatau Steel dihentikan. Menurutnya, semua pihak yang berkompeten sudah berbicara, baik pemerintah maupun tim pengawas independen. Syarat transparansi sudah dipenuhi sehingga Hatta berharap agar pemerintah diberikan kesempatan untuk memikirkan hal lain tanpa harus terforsir pada masalah IPO Krakatau Steel atau IPO KS terus-menerus.

"Kalau Tim Pengawas Independen sudah menyatakan ke sana (bahwa tidak ada rekayasa dalam penetapan harga saham perdana KS Rp 850 per lembar). Mereka (tim pengawas) dijamin independensinya, maka kita harus percaya. Sebab mau percaya pada siapa lagi? Pemerintah sudah menjelaskan. Tim independen sudah menjelaskan. Ya kita harus percaya," ujar Hatta di Jakarta, Kamis (10/11/2010).

Menurut Hatta, transparansi adalah sebuah keharusan pada saat proses IPO sedang dilakukan sebelum saham tersebut masuk ke pasar sekunder. Transparansi tersebut perlu dilakukan karena masyarakat berhak tahu tentang semua hal, kecuali rahasia negara.

"Transparansi is a much. Itu jangan ditanyakan terus. (Memang) masyarakat berhak mengetahuinya, apa yang terjadi sebenarnya. Selain yang dirahasiakan bagi negara, semuanya dijamin. Tetapi sudahlah, Bapepam kan sudah menjadi pengawas, ada aturannya. Jadi, kita jangan berspekulasi, jangan membuat asumsi. Pokoknya kita yakinkan saja apa yang dijelaskan oleh tim independen. Jadi sekarang kita bisa memikirkan yang lain lagi. Kalau tidak, kita akan bolak-balik ke hal yang sama. Tidak maju-maju," ujarnya.

Mengenai pergerakan harga saham perdana KS yang terus meningkat di pasar sekunder, Hatta menegaskan, itu hal yang wajar karena memang sudah dikontrol oleh mekanisme pasar. Dorongan penawaran dan permintaan secara otomatis telah membentuk harga saham KS.

"Kalau soal harga sahamnya hari ini 10, lalu besok jadi 10 plus delta X, itu kan sebaiknya diserahkan ke mekanisme pasar. Itu soal suplai dan demand. Namun, proses untuk menuju ke sananya harus transparan juga. Itu harus dijelaskan supaya tidak ada fitnah di balik itu. Yang tidak kita inginkan adalah kalau ternyata ada 'goreng-menggoreng' yang menguntungkan salah satu pihak," ujar Hatta. 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

Whats New
Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Whats New
IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

Whats New
Membandingkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun dengan Pembangunan IKN

Membandingkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun dengan Pembangunan IKN

Whats New
Badan Bank Tanah Targetkan Peningkatan Aset Lahan 23.000 Hektar Tahun Ini

Badan Bank Tanah Targetkan Peningkatan Aset Lahan 23.000 Hektar Tahun Ini

Whats New
Surge dan Arsari Group Sepakati Kerja Sama Penyediaan Akses Internet Masyarakat

Surge dan Arsari Group Sepakati Kerja Sama Penyediaan Akses Internet Masyarakat

Whats New
2 Solusi Lupa PIN ATM BNI, Bisa dari HP Antiribet

2 Solusi Lupa PIN ATM BNI, Bisa dari HP Antiribet

Spend Smart
Mandiri Energi, Dusun di Cilacap Ini Andalkan Listrik dari Tenaga Surya

Mandiri Energi, Dusun di Cilacap Ini Andalkan Listrik dari Tenaga Surya

Whats New
Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

Whats New
Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

Whats New
Bank Tanah Siapkan 150 Hektar di IKN untuk Polri

Bank Tanah Siapkan 150 Hektar di IKN untuk Polri

Whats New
Bank Tanah Sediakan 1.750 Hektar untuk Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

Bank Tanah Sediakan 1.750 Hektar untuk Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

Whats New
2 Cara Ganti PIN ATM BCA, Bisa lewat HP?

2 Cara Ganti PIN ATM BCA, Bisa lewat HP?

Spend Smart
Akhiri Dugaan Monopoli, KPPU Terima Perubahan Antarmuka Jasa Logistik di Aplikasi Shopee

Akhiri Dugaan Monopoli, KPPU Terima Perubahan Antarmuka Jasa Logistik di Aplikasi Shopee

Whats New
Injourney Catat Laba Rp 1,1 Triliun Sepanjang Tahun 2023

Injourney Catat Laba Rp 1,1 Triliun Sepanjang Tahun 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com